Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecurangan Warnai PPDB Sistem Zonasi, Pemerintah Diminta Ratakan Kualitas Pendidikan

Kompas.com - 08/07/2023, 11:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak ada lagi kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Muhaimin berpendapat, kecurangan dalam PPDB bukan disebabkan oleh kebijakan zonasi, melainkan besarnya kebutuhan masyarakat atas pendidikan yang berkualitas.

"Ini bukan soal zonasi terjadi begini, (tapi) soal kehausan kualitas pendidikan yang lebih baik, karena itu solusinya tidak ada cara lain mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Baca juga: Geramnya Bima Arya Temukan Kecurangan PPDB Jalur Zonasi di Kota Bogor

Ia menuturkan, kebijakan zonasi memiliki niat baik yakni memberi kesempatan yang sama bagi semua kalangan masyarakat untuk mengakses pendidikan bermutu.

Namun, karena kualitas pendidikan belum merata, akhirnya banyak orang yang memalsukan identitas alamat mereka.

"Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya, semua bangsa kita, masyarakat kita, ini sukanya begitu, merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang enggak bagus," ujar Muhaimin.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, pemerataan kualitas pendidikan terbilang lambat.

Ia menyebutkan, sekolah swasta yang berkualitas memang sudah banyak, tetapi tidak bisa diakses semua kalangan karena biayanya yang mahal.

"Nah (sekolah) negeri ini juga harus berinovasi, ini pemerintah harus punya kemauan ekstra cepat untuk memperbanyak sekolah-sekolah bermutu yang diakses merata," kata Muhaimin.

Baca juga: Pendaftaran PPDB Ditutup Malam Ini, Pj Gubernur Banten: Banyak Titipan agar Anak Lolos

Diketahui, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.

Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik palsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.

Hal tersebut ia temukan saat melakukan sidak ke rumah-rumah calon peserta didik bersama jajarannya.

"Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucap Bima Arya, Kamis (6/7/2023) dikutip dari Kompas.tv.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com