Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Orang yang Enggak Bisa Teriak Merdeka Dideportasi Saja

Kompas.com - 21/08/2023, 23:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan, orang-orang Indonesia yang tidak bisa berteriak 'merdeka' sebaiknya dideportasi.

Megawati mengatakan, masyarakat Indonesia seharusnya dapat berteriak 'merdeka' sebagai bentuk kebanggaan karena Indonesia merupakan bangsa yang merdeka.

"Nanti bilang aja sama Pak Laoly (Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly) itu orang-orang yang enggak bisa teriak merdeka itu deportasi saja deh sana," kata Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8/2023). l

"Lah lah iya, ngapain jadi orang Indonesia, untuk punya kebanggaan kita sudah merdeka, banyak yang masih terjajah sampai hari ini," kata dia melanjutkan.

Hal ini diucapkan Mega setelah berkali-kali mengeluhkan para hadirin yang menurutnya tidak semangat ketika berteriak 'merdeka'.

Mega ingin kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada 1945 tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kemerdekaan, tetapi harus terus dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Ia pun mengungkit cerita ayahnya, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang setiap kali berteriak 'merdeka' selalu dijawab lantang oleh rakyatnya.

"Di dalam buku ini, itu bapak saya bilang, nanti baca, bahwa maukah kita merdeka? Semua tepuk tangan riuh 'mauuuu' gitu terus beliau 'merdekaaa', 'merdekaa, 'merdekaa', saya bisa bayangin 'atau mati'," kata Megawati.

Namun, menurut Megawati, hadirin yang duduk di hadapannya tidak punya semangat seperti itu karena menjawab teriakan merdeka dengan nada yang lemas.

"Kalau kayak begini, kalian ini istilahnya, sorry, kalian kayak milih mati, ya iya lah! Untuk bilang merdeka aja 'merdeka'," kata Megawati dengan nada malas-malasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com