Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menteri Anas Sebut BRIN Bantu Kebijakan Pemerintah Lebih Efektif

Kompas.com - 05/09/2023, 15:34 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, setiap instansi, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik), tidak terkecuali Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Sebagai instansi yang menaungi riset dan inovasi, BRIN dapat memberikan masukan berupa analisis masalah dan alternatif solusi kebijakan kepada instansi terkait," tutur Anas melalui keterangan persnya, Selasa (5/9/2023).

Hal tersebut disampaikan Anas saat menghadiri Town Hall Meeting BRIN di Kantor BRIN, Selasa.

BRIN, sebut Anas, bisa mengawal implementasi kebijakan dengan riset yang konstruktif sehingga berbagai kebijakan pemerintah memiliki dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.

Baca juga: Menpan RB: 1.800 ASN Pindah ke IKN pada Juli 2024

"Peran BRIN juga menguatkan pendekatan evidence-based policy melalui riset dan kajian inovasi. Hal tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan yang efektif dalam berbagai bidang pemerintahan, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi," imbuhnya.

Dengan demikian, lanjutnya, BRIN menjadi mesin penggerak perubahan positif dalam reformasi birokrasi serta memastikan langkah-langkah yang diambil pemerintah berdasarkan bukti dan inovasi yang kuat.

Terdapat empat area yang menjadi fokus utama RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden.

Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi.

Baca juga: Menpan-RB Sebut Wacana WFH bagi ASN untuk Tekan Polusi Harus Dikaji

Anas menjelaskan, collaborative network governance menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kinerja.

"Hasil dan dampak yang diinginkan harus menjadi hasil kerja bersama berbagai instansi terkait, bukan hanya beban satu instansi. Kami mendorong BRIN melahirkan terobosan atau inovasi yang memberikan dampak bagi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan bahwa instansinya juga telah melakukan reformasi birokrasi dalam segala sektor, seperti menerapkan sistem kerja flexible working arrangement (FWA) berbasis output.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan semangat para aparatur sipil negara (ASN) di BRIN untuk dapat bekerja lebih baik lagi dan memberi dampak bagi masyarakat luas. Kami siap berkolaborasi dan mendukung instansi lain berdasarkan tugas dan fungsi BRIN,” ucapnya.

Baca juga: Mahfud MD Tugas ke Luar Negeri, Menpan-RB Azwar Anas Jadi Menko Polhukam Ad Interim

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Nasional
Saat Uang Halal Susah Dicari di Parlemen
Saat Uang Halal Susah Dicari di Parlemen
Nasional
Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi
Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi
Nasional
Prabowo Dapat 3 Kali 'Standing Applause' dan Berkali-kali Tepuk Tangan Saat Perdana Pidato Kenegaraan
Prabowo Dapat 3 Kali "Standing Applause" dan Berkali-kali Tepuk Tangan Saat Perdana Pidato Kenegaraan
Nasional
Indonesia Tak Belajar dari Pati: Pemotongan Anggaran Berlanjut di 2026
Indonesia Tak Belajar dari Pati: Pemotongan Anggaran Berlanjut di 2026
Nasional
Penguasaan Kembali Lahan Sawit Harus Disertai Verifikasi Lapangan
Penguasaan Kembali Lahan Sawit Harus Disertai Verifikasi Lapangan
Nasional
Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu
Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu
Nasional
Ketua DPD soal Ricuh Kasus Bupati Pati: Pejabat Publik Harus Punya Sensitivitas Tinggi
Ketua DPD soal Ricuh Kasus Bupati Pati: Pejabat Publik Harus Punya Sensitivitas Tinggi
Nasional
Hasto Terima Koin Patungan Simpatisan PDI-P Sehari Usai Dilantik Jadi Sekjen
Hasto Terima Koin Patungan Simpatisan PDI-P Sehari Usai Dilantik Jadi Sekjen
Nasional
Puan Sebut Hasto Belum Dapat Tugas Khusus dari Megawati Usai Kembali Jadi Sekjen PDI-P
Puan Sebut Hasto Belum Dapat Tugas Khusus dari Megawati Usai Kembali Jadi Sekjen PDI-P
Nasional
Mensesneg soal Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo: Hasil Kinerja Pemerintahan Hampir 300 Hari
Mensesneg soal Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo: Hasil Kinerja Pemerintahan Hampir 300 Hari
Nasional
Cak Imin Puji RAPBN Prabowo: Model Terobosan Baru
Cak Imin Puji RAPBN Prabowo: Model Terobosan Baru
Nasional
Mengudara di Langit Monas Saat HUT Ke-80 RI, Gedung Tinggi Jadi Tantangan 'The Jupiters'
Mengudara di Langit Monas Saat HUT Ke-80 RI, Gedung Tinggi Jadi Tantangan "The Jupiters"
Nasional
Istri Munir soal Penulisan Ulang Sejarah dan Legitimasi Gelar Pahlawan Soeharto
Istri Munir soal Penulisan Ulang Sejarah dan Legitimasi Gelar Pahlawan Soeharto
Nasional
Penulisan Ulang Sejarah, Ketua TPGF 98: Pemerintah Jadikan Sebagai 'Alat'
Penulisan Ulang Sejarah, Ketua TPGF 98: Pemerintah Jadikan Sebagai "Alat"
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau