Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Honorer Titipan di Pemda Bebani APBD

Kompas.com - 14/09/2023, 14:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, membengkaknya tenaga honorer bagian administrasi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) justru membebani anggaran.

Tito menuturkan, banyaknya tenaga honorer menjadi salah satu modus yang dilakukan kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai.

Padahal, tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau hanya sekitar 2 sampai 3 persen.

“Dan ini ada modus yang lain yang memang harus diselesaikan, ini cukup mendasar ini, yaitu banyaknya tenaga honorer,” kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Sindir Pegawai Honorer Titipan, Mendagri: Jam 8 Kerja, Jam 10 Ngopi-ngopi lalu Hilang

Tito mencontohkan, terdapat daerah yang menganggarkan belanja operasional 67 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara di sisi lain, 90 persen keuangan Pemda itu masih bergantung dari pemerintah pusat.

Bahkan menurut Tito, sebanyak 90 persen dana itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya. Belanja anggaran itu juga digunakan buat tenaga honorer.

Tito mengamati, daerah-daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, anggarannya “tersedot” ke belanja pegawai yang tidak memiliki keahlian khusus.

Selain itu, tenaga honorer bagian administrasi banyak diisi oleh tim sukses (timses) atau keluarga kepala daerah, serta kerabat atau kenalan pejabat dinas setempat.

Tito menekankan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mesti lebih teliti dan mendalam, serta memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas.

Baca juga: Mendagri Sebut Tenaga Honorer Pemda Diisi Timses dan Keluarga Kepala Daerah, Habiskan Banyak Anggaran


Menurut Tito, APIP memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait.

Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, melainkan seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran.

“Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito.

“Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan,” lanjutnya.

Baca juga: Kemenpan-RB Godok Sistem Tenaga Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lainnya.

Stranas PK mencanangkan sejumlah aksi yang fokus pada pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk keuangan pemerintah daerah.

(Penulis: Syakirun Ni'am | Editor : Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Anggaran Teknologi-Komunikasi Komdigi Tak Terserap, Komisi I Singgung Kesenjangan Digital
Anggaran Teknologi-Komunikasi Komdigi Tak Terserap, Komisi I Singgung Kesenjangan Digital
Nasional
Basarnas Ternyata Belum Punya Sonar yang Memadai, Tak Bisa Cari Titik Kapal Tenggelam
Basarnas Ternyata Belum Punya Sonar yang Memadai, Tak Bisa Cari Titik Kapal Tenggelam
Nasional
Saksi Ngaku Ikut Sepakat Investasi PT Taspen Rp 1 Triliun meski Tak Paham
Saksi Ngaku Ikut Sepakat Investasi PT Taspen Rp 1 Triliun meski Tak Paham
Nasional
Komisi II: Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Melanggar Konstitusi
Komisi II: Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Melanggar Konstitusi
Nasional
Banjir Jadi Ajang Bermain Anak, Ada yang Cari Ikan Hingga Main Sepeda
Banjir Jadi Ajang Bermain Anak, Ada yang Cari Ikan Hingga Main Sepeda
Nasional
Tepis Isu Penolakan Penulisan Sejarah Ulang, Fadli Zon: Banyak yang Menyetujui
Tepis Isu Penolakan Penulisan Sejarah Ulang, Fadli Zon: Banyak yang Menyetujui
Nasional
2 Staf Mendagri Tito Dapatkan Kenaikan Pangkat di Polri
2 Staf Mendagri Tito Dapatkan Kenaikan Pangkat di Polri
Nasional
Prabowo Ingin “Bandung Spirit” Dibawa dalam Forum BRICS
Prabowo Ingin “Bandung Spirit” Dibawa dalam Forum BRICS
Nasional
Kosasih Disebut Minta Komite Investasi PT Taspen Sepakat Optimalisasi Reksa Dana Rp 1 T Tanpa Ada Kajian
Kosasih Disebut Minta Komite Investasi PT Taspen Sepakat Optimalisasi Reksa Dana Rp 1 T Tanpa Ada Kajian
Nasional
KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp 1 T, Mayoritas untuk Bayar Pegawai
KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp 1 T, Mayoritas untuk Bayar Pegawai
Nasional
Komisi III DPR Minta Polri Adaftif dengan Teknologi: Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan
Komisi III DPR Minta Polri Adaftif dengan Teknologi: Setiap Rupiah Harus Dipertanggungjawabkan
Nasional
17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida
17 Perwira Polri Naik Pangkat, Ada Saksi Kasus Ahok dan Kopi Sianida
Nasional
Di KTT BRICS, Prabowo Dorong Kemitraan Negara Global South dan Perluas Pemanfaatan NDB
Di KTT BRICS, Prabowo Dorong Kemitraan Negara Global South dan Perluas Pemanfaatan NDB
Nasional
Juliana Tewas di Rinjani, Ketua Komisi V: Negara Lain Anggap RI Lalai
Juliana Tewas di Rinjani, Ketua Komisi V: Negara Lain Anggap RI Lalai
Nasional
Komisi III Dukung Penambahan Anggaran Polri-Kejagung demi Perkuat Penegakan Hukum
Komisi III Dukung Penambahan Anggaran Polri-Kejagung demi Perkuat Penegakan Hukum
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau