Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heru Budi Sebut RUU DKJ Rampung pada Desember

Kompas.com - 22/09/2023, 21:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan selesai dibahas pada Desember 2023.

Menurut Heru, saat ini proses pembahasan RUU tersebut masih berlangsung di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sedang dibahas di Kemendagri. Kan saya serahkan saja ini ke Kemendagri kegiatan time table-nya," ujar Heru kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2023).

"Kemarin waktu rapat dengan Pak Presiden sih katanya Desember ya (selesai). Tapi kita serahkan mekanisme kan itu kewenangan dari Pak Mendagri," lanjut dia.

Baca juga: Isi RUU DKJ, Tempat Hiburan Malam di Jakarta Bisa Kena Pajak Maksimal 75 Persen Setelah Ibu Kota Pindah

Sementara itu, saat ditanya lebih lanjut soal apa saja hal-hal yang akan berubah soal DKI Jakarta dan diatur dalam RUU DKJ, Heru menyatakan semua masih dalam tahap pembahasan.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, pemerintah akan mengubah status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.

Ma'ruf mengatakan, perubahan tersebut akan diatur dalam RUU yang sedang diproses oleh pemerintah.

"Sekarang sedang diproses itu pembentukan RUU DKJ namanya. Jadi Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota, tidak lagi menjadi DKI tapi menjadi Daerah Khusus Jakarta" kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Shanghai, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Isi RUU DKJ: Bupati dan Wali Kota di Jakarta Tetap Diangkat Gubernur

Ia menuturkan, Jakarta tetap diberikan status daerah khusus dengan mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis karena status sebagai bekas ibu kota dan potensi yang dimilikinya.

Ma'ruf menyebutkan, Jakarta sebagai daerah khusus juga akan diberikan kewenangan untuk menangani sejumlah masalah perkotaan, berbeda dari daerah lainnya.

"Misalnya soal kemacetan, soal polusi, soal banjir dan juga Jakarta sebagai kota ekonomi terbesar di dunia, semacam global-lah," kata dia.

Baca juga: Kisah di Balik Qatar Tak Balas Serangan Iran, Ada Pesan Berantai

Ma'ruf menambahkan, RUU DKJ juga akan mengatur pembentukan Dewan Regional yang meliputi Jakarta dan daerah di sekitarnya, seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.

"Bahkan Cianjur dimasukkan Dewan Regional untuk mengharmonisasi perencanaan. Supaya tidak, masing-masing kemudian terjadi akbiat-akibat yang, banjir, kemudian transportasi juga,” kata dia.

Seperti diketahui, ibu kota Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, mengacu pada Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang disahkan pada tahun 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
see the explanation


Terkini Lainnya
Tom Lembong Sebut Harga Gula 2016 Tembus Rp 16.000 karena Telat Impor
Tom Lembong Sebut Harga Gula 2016 Tembus Rp 16.000 karena Telat Impor
Nasional
Soal Penulisan Ulang Sejarah Nasional, Dirjen Kemenbud Harap Dapat Selesai Tepat Waktu
Soal Penulisan Ulang Sejarah Nasional, Dirjen Kemenbud Harap Dapat Selesai Tepat Waktu
Nasional
Bela Fadli Zon, Hasan Nasbi: Yang Kritik Harus Tahu Diri, Punya Kompetensi Menilai Tulisan Sejarah Tidak?
Bela Fadli Zon, Hasan Nasbi: Yang Kritik Harus Tahu Diri, Punya Kompetensi Menilai Tulisan Sejarah Tidak?
Nasional
Merujuk ke Bung Karno, Hasan Nasbi Nilai Diksi “Rakyat Jelata” Tak Menghina
Merujuk ke Bung Karno, Hasan Nasbi Nilai Diksi “Rakyat Jelata” Tak Menghina
Nasional
Soal Pembangunan Pagar di Rinjani, Menhut: Jangan Disamakan dengan Buat Pagar Kantor
Soal Pembangunan Pagar di Rinjani, Menhut: Jangan Disamakan dengan Buat Pagar Kantor
Nasional
Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis
Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis
Nasional
Jalankan CSR Berkelanjutan, ADHI Raih 2 Penghargaan di TOP CSR Awards 2025
Jalankan CSR Berkelanjutan, ADHI Raih 2 Penghargaan di TOP CSR Awards 2025
Nasional
Robot Polisi Akan Dilengkapi AI, Algoritma Sedang Disempurnakan
Robot Polisi Akan Dilengkapi AI, Algoritma Sedang Disempurnakan
Nasional
Kemenhub Masih Kaji Potongan Tarif Aplikasi Ojol 10 Persen: Kami Hati-hati
Kemenhub Masih Kaji Potongan Tarif Aplikasi Ojol 10 Persen: Kami Hati-hati
Nasional
Fadli Zon: Progres Penulisan Ulang Sejarah Nasional Capai 80%
Fadli Zon: Progres Penulisan Ulang Sejarah Nasional Capai 80%
Nasional
Jadwal Pengiriman dan Menu MBG Selama Libur Sekolah
Jadwal Pengiriman dan Menu MBG Selama Libur Sekolah
Nasional
Perombakan Sistem Pemilu, Kesejahteraan Rakyat, dan Politik Uang
Perombakan Sistem Pemilu, Kesejahteraan Rakyat, dan Politik Uang
Nasional
Sengketa Lahan Blang Padang, Kodam Iskandar Muda Tunggu Keputusan Pimpinan
Sengketa Lahan Blang Padang, Kodam Iskandar Muda Tunggu Keputusan Pimpinan
Nasional
Bikin Robot Humanoid dan K9, Polri Gandeng Perusahaan Dalam Negeri
Bikin Robot Humanoid dan K9, Polri Gandeng Perusahaan Dalam Negeri
Nasional
Kajian Final, Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen
Kajian Final, Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau