Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Gudang Logistik Semua Kabupaten/Kota Siap Oktober 2023

Kompas.com - 25/09/2023, 12:02 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

1

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan bahwa jajaran di tingkat kabupaten/kota dapat meneken kontrak sewa gudang logistik per Oktober 2023.

"Nanti Oktober harus selesai, harus sudah 100 persen seluruh gudang di kabupaten/kota," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, pada Senin (25/9/2023).

Ia mengatakan, tak semua KPU kabupaten/kota memiliki gudang logistik sendiri sehingga bergantung pada sewa dengan pihak ketiga.

Baca juga: KPU: Pilkada Dipercepat Tak Bikin Waktu Hitung Suara Pemilu 2024 Dipangkas

Pria yang akrab disapa Drajat itu menambahkan, KPU sudah mengatur standar kelayakan gudang-gudang logistik pemilu.

Pada umumnya, kata dia, aspek-aspek yang harus dipenuhi dari gudang logistik pemilu tak banyak berbeda dari gudang-gudang lain.

"Bebas rayap, bebas tikus, bukan daerah banjir," ucap Drajat.

Baca juga: Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa

Ia mengeklaim, KPU RI akan melakukan supervisi terhadap KPU provinsi terkait operasional dan kelayakan gudang. KPU provinsi akan menjadi ujung tombak untuk memantaunya di tingkat kabupaten/kota.

"Berikutnya nanti sekali waktu kita akan turun untuk memastikan standar kelayakan gudang," kata Drajat.

Sebagai informasi, proses produksi logistik tahap 1 Pemilu 2024 sudah dimulai per 23 September 2023, meliputi kotak dan bilik suara, tinta, segel, serta kabel ties.

Total, Pemilu 2024 membutuhkan 4.164.552 kotak suara, 3.280.644 bilik suara, 1.640.322 botol tinta, 93.850.362 keping segel, dan 24.364.423 kabel ties.

Baca juga: Memata-matai Parpol Dinilai Upaya Menghalangi Kesuksesan Pemilu 2024

Sebelumnya, KPU RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meneken kontrak payung pengadaan logistik tahap 1 Pemilu 2024 ini dengan nilai Rp 302,14 miliar, diklaim hemat Rp 225 miliar dari harga prakiraan sendiri (HPS).

Setelah diproduksi, logistik tahap 1 ini akan didistribusikan ke kabupaten/kota hingga 21 November 2023.

KPU kabupaten/kota selanjutnya bertanggung jawab untuk membongkar muat, menyimpan, dan melakukan proses sortir, sebelum mendistribusikannya ke tempat pemungutan suara (TPS) menjelang hari pencoblosan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

1
Komentar
bagaimana jika duitnya dihitung ...ada 500 kota kab ...utk 100 gudang perlu rp 500 milyar.... minimal....jika kita buat pusat data internet ( cloud) bisa dibuat 10 pusat data....pemilu dgn coblos di hp.. murah efisien
Baca tentang


Terkini Lainnya
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
Nasional
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Nasional
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Nasional
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Nasional
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Nasional
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Nasional
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
Nasional
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Nasional
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Nasional
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Nasional
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Nasional
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau