Wishnutama Ikut Rapat Bareng Jokowi soal Larangan "Social E-commerce" Bertransaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris GoTo Wishnutama Kusubandio turut hadir dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju terkait perdagangan via media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui kehadiran Wishnutama dalam rapat tersebut, tetapi ia tidak tahu Wishnutama hadir dalam kapasitasnya sebagai apa.

"Ada, ada, saya enggak tahu dia sebagai apa, tapi yang jelas dia diundang," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dalam foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden, eks Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu tampak duduk satu meja dengan Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para menteri dan kepala lembaga.

Baca juga: Duduk Perkara Social E-commerce Dilarang Jualan, Bermula TikTok Shop yang Dikeluhkan UMKM

Pihak Istana Kepresidenan maupun Wishnutama belum memberikan respons ketika ditanya soal kehadirannya di rapat kabinet kemarin.

Royalti dan Keheningan yang Janggal

Artikel Kompas.id

Selain menjabat sebagai Komisaris GoTo, pria yang lama berkecimpung di dunia televisi itu juga menjabat sebagai komisaris utama Telkomsel sejak Februari 2021.

Adapun salah satu hasil rapat yang dihadiri Wishnutama kemarin adalah pemerintah melarang social e-commerce bertransaksi langsung di platform media sosial.

"Social e-commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang/jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, enggak boleh lagi," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, seusai rapat, Senin.

"Dia hanya boleh promosi, seperti TV ya, iklan boleh, tapi enggak bisa jualan, enggak bisa terima uang, jadi dia semacam platform digital. Tugasnya mempromosikan," lanjut dia.

Baca juga: Pemerintah Bakal Tutup Social E-commerce jika Tetap Berjualan Usai Diberi Peringatan

Untuk itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Revisi tersebut juga akan mengatur bahwa social e-commerce ke depan bisa ditutup apabila tetep nekat berjualan usai diberi teguran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Adapun kebijakan ini dibuat merespons keluhan pedagang yang omzetnya merosot akibat perdagangan berbasis elektronik melalui media sosial atau social e-commerce.

"Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, kepada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Ada pasar, di beberapa pasar mulai anjlok menurun karena serbuan," ujar Jokowi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu (23/9/2023).