Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Kompas.com - 01/10/2023, 08:23 WIB
Syakirun Ni'am,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2024).

Pantauan Kompas.com, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memasuki area Monumen Pancasila Sakti pukul 07.54 WIB.

Masing-masing didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi dan Wury Estu Handayani.

Di belakang mereka, tampak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. 

Baca juga: Aturan Pengibaran Bendera Peringatan G30S/PKI dan Hari Kesaktian Pancasila

Sementara itu, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah tiba di area upacara terlebih dahulu.

Mereka antara lain Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang datang di barisan paling depan bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Kemudian, tampak pula Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Selain itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Jokowi kemudian naik ke podium dan menjadi Inspektur Upacara. Adapun komandan upacara Hari Kesaktian Pancasila 2023 ini adalah Kombes Andri Ananta Yudhistira, Dirreskrimum Polda Jambi. 

Baca juga: Perbedaan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila, Jangan Sampai Keliru

Ikrar dalam acara ini dibacakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Unik diketahui, pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Peringatan Kesaktian Pancasila.

Ketetapan itu diterbitkan oleh Presiden Kedua Soeharto untuk memperingati peristiwa G30S/PKI.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga dilaksanakan untuk mengenang Pahlawan Revolusi yang dibunuh dalam peristiwa bersejarah itu.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini

Komentar
mari kita ingatkan kpedada anak dan cucu kita ,,akan biadab nya pki,,akan biadabbya pki,qkan biadabnya pki,,jarna pki itu induk dalanngnya rai china,,harus bu i kan pki anak dan keturunannya


Terkini Lainnya
Pisau Bermata Dua RUU Perampasan Aset, Jangan Sampai Aparat 'Abuse of Power'
Pisau Bermata Dua RUU Perampasan Aset, Jangan Sampai Aparat "Abuse of Power"
Nasional
KPK Duga Dirjen PHU Era Yaqut Terima Uang Terkait Kasus Kuota Haji
KPK Duga Dirjen PHU Era Yaqut Terima Uang Terkait Kasus Kuota Haji
Nasional
Spesifikasi J-10 Chengdu, Jet Tempur China yang Dilirik Indonesia
Spesifikasi J-10 Chengdu, Jet Tempur China yang Dilirik Indonesia
Nasional
KPK Telusuri Sosok Juru Simpan Aliran Dana Korupsi Kasus Kuota Haji 2024
KPK Telusuri Sosok Juru Simpan Aliran Dana Korupsi Kasus Kuota Haji 2024
Nasional
Sanksi Teguran Tertulis ke Wali Kota Prabumulih, Kemendagri: Itu Berat, Jadi Catatan Karier
Sanksi Teguran Tertulis ke Wali Kota Prabumulih, Kemendagri: Itu Berat, Jadi Catatan Karier
Nasional
Video Bioskop Prabowo: Transparansi atau Propaganda Gaya Lama?
Video Bioskop Prabowo: Transparansi atau Propaganda Gaya Lama?
Nasional
KPK: Hampir 400 Travel Terlibat dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK: Hampir 400 Travel Terlibat dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Nasional
Diperiksa KPK, Dirjen PHU Hilman Latief Ngaku Ditanya soal Regulasi Kuota Haji
Diperiksa KPK, Dirjen PHU Hilman Latief Ngaku Ditanya soal Regulasi Kuota Haji
Nasional
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Berangkat Umrah Pakai Uang Korupsi Kredit Fiktif
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Berangkat Umrah Pakai Uang Korupsi Kredit Fiktif
Nasional
KPK Ingatkan Menkeu soal Potensi Korupsi Kebijakan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara
KPK Ingatkan Menkeu soal Potensi Korupsi Kebijakan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara
Nasional
Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo, Ganjar: Kan PDI-P di Luar Pemerintah
Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo, Ganjar: Kan PDI-P di Luar Pemerintah
Nasional
Kasus BPR Jepara Artha, KPK Sita 136 Bidang Tanah, Mobil, dan Motor
Kasus BPR Jepara Artha, KPK Sita 136 Bidang Tanah, Mobil, dan Motor
Nasional
Dirut BPR Jepara Pakai 40 Debitur Fiktif untuk Cairkan Rp 263,6 Miliar, KPK: Ada Ojol hingga Pengangguran
Dirut BPR Jepara Pakai 40 Debitur Fiktif untuk Cairkan Rp 263,6 Miliar, KPK: Ada Ojol hingga Pengangguran
Nasional
Prabowo Instruksikan Danantara Buat Prototipe Listrik Desa Berbasis Tenaga Surya
Prabowo Instruksikan Danantara Buat Prototipe Listrik Desa Berbasis Tenaga Surya
Nasional
Duduk Perkara Kasus BPR Jepara: Atasi Penurunan Kinerja karena Gagal Bayar dengan Kredit Fiktif
Duduk Perkara Kasus BPR Jepara: Atasi Penurunan Kinerja karena Gagal Bayar dengan Kredit Fiktif
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Kompas.com

Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru! Jangan lewatkan update berita dari Kompas.com.

Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau