Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dulu Berseberangan, PDI-P Kini Dekati Anies dan Koalisinya Setelah Tak Sejalan dengan Jokowi

Kompas.com - 20/11/2023, 06:56 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menunjukkan perbedaan sikap politiknya pada calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan koalisi pengusungnya, Koalisi Perubahan.

Pada pertengahan Oktober 2022, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Saat itu, ia menyatakan ada partai politik (parpol) berwarna biru yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

 

Nasdem merupakan parpol pengusung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 serta masih berada di Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini.

“Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ucap Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, 9 Oktober 2022.

Baca juga: Nasdem Bantah soal Hasto Komunikasi dengan Timnas Amin Terkait Tekanan Jelang Kampanye

Namun, sikap Hasto berubah setelah sejumlah elite PDI-P menganggap sikap Jokowi tak sejalan lagi dengan parpolnya itu.

Jokowi dianggap memilih jalan sendiri setelah merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Situasi diperparah dengan dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi batas usia capres-cawapres sehingga menjadi jalan untuk Gibran melenggang ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Belakangan, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan ada serangkaian pelanggaran etik para hakim konstitusi.

Sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai Ketua MK dijatuhkan pada Anwar Usman, adik ipar Jokowi atau paman Gibran.

Baca juga: Jusuf Kalla kepada Jokowi: Tidak Mungkin 2045 Baik, Kalau Hari Ini Tidak Baik...

Bahkan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan Jokowi tak memberikan dukungan pada Ganjar.

“Saya itu, bukan periode kedua (Jokowi) tidak terlalu merasa (ada perbedaan) juga. Merasa (ada perbedaan) itu yang terakhir (Jokowi) tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir," kata Komarudin dalam tayangan Gaspol! Kompas.com, dikutip Kamis (9/11/2023).

Mengaku dapat tekanan

Sementara itu, Hasto kini mengeklaim telah membuka komunikasi dengan tim Anies dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar.

Alasannya, ia merasa Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud MD telah mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Nasib serupa pun dianggapnya terjadi pada kubu Anies-Muhaimin.

"Oh, ya cukup banyak (tekanan yang muncul). Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," sebut Hasto di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Hasto Ungkap Tim Ganjar-Mahfud Mulai Dapat Tekanan

Halaman:
Komentar
100% demi kekuasaan semua bisa diatur. kadrun bgmana??, yg penting utk anies apapun bisa dibenarkan. dulu benci paloh, dan metro tv, sekarang jadi idola banget. dulu benci pdip, katanya partai pki, dll. kini sahabat.


Terkini Lainnya
Prabowo Lanjutkan Lawatan ke Brasilia Usai Hadiri KTT BRICS
Prabowo Lanjutkan Lawatan ke Brasilia Usai Hadiri KTT BRICS
Nasional
KTT BRICS, Prabowo Nyatakan Komitmen Hadapi Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Global
KTT BRICS, Prabowo Nyatakan Komitmen Hadapi Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Global
Nasional
Kegundahan Pemisahan Pemilu dan Ujian Kenegarawanan
Kegundahan Pemisahan Pemilu dan Ujian Kenegarawanan
Nasional
Trump Ancam Naikkan Tarif, Wamenlu Sebut Pertemuan BRICS Bukan untuk Lawan AS
Trump Ancam Naikkan Tarif, Wamenlu Sebut Pertemuan BRICS Bukan untuk Lawan AS
Nasional
Momen Prabowo Foto Keluarga BRICS, Berdiri di Barisan Depan dan Pakai Peci
Momen Prabowo Foto Keluarga BRICS, Berdiri di Barisan Depan dan Pakai Peci
Nasional
KPPOD: Kalau Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, Kepala Daerah Juga Harus
KPPOD: Kalau Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, Kepala Daerah Juga Harus
Nasional
KPPOD Sebut Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Berdampak Positif ke Pembangunan Daerah
KPPOD Sebut Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Berdampak Positif ke Pembangunan Daerah
Nasional
Anggota DPR Usul Demokrasi 5.0, Pemilu Pakai 'E-Voting' hingga 'Face Recognition'
Anggota DPR Usul Demokrasi 5.0, Pemilu Pakai "E-Voting" hingga "Face Recognition"
Nasional
Anggota DPR Kritik Evakuasi Juliana di Rinjani: Sangat Tradisional, Digotong Agam
Anggota DPR Kritik Evakuasi Juliana di Rinjani: Sangat Tradisional, Digotong Agam
Nasional
Hasto Ulang Tahun, Karangan Bunga Berjejer di Depan Gedung KPK
Hasto Ulang Tahun, Karangan Bunga Berjejer di Depan Gedung KPK
Nasional
Prabowo Hadiri Hari Kedua KTT BRICS, Bahas Isu Lingkungan dan Kesehatan Global
Prabowo Hadiri Hari Kedua KTT BRICS, Bahas Isu Lingkungan dan Kesehatan Global
Nasional
Singgung soal Lemahnya Tindakan Tegas Terhadap Mafia Haji, DPR: Tidak Ada Efek Jera
Singgung soal Lemahnya Tindakan Tegas Terhadap Mafia Haji, DPR: Tidak Ada Efek Jera
Nasional
Mensos Laporkan Progres Sekolah Rakyat ke DPR, 100 Lokasi Siap Beroperasi 14 Juli 2025
Mensos Laporkan Progres Sekolah Rakyat ke DPR, 100 Lokasi Siap Beroperasi 14 Juli 2025
Nasional
Selasa, PN Jakpus Bacakan Vonis Jaksa yang Tilap Uang Korban Investasi Bodong
Selasa, PN Jakpus Bacakan Vonis Jaksa yang Tilap Uang Korban Investasi Bodong
Nasional
Brigadir Nurhadi Tewas, Polda NTB Didesak Usut Dugaan Penganiayaan
Brigadir Nurhadi Tewas, Polda NTB Didesak Usut Dugaan Penganiayaan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau