Penumpang Bus AKAP Bisa Pergi Tanpa Keterangan Bebas Covid-19

Lihat Foto
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah awak bus beristirahat di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2020 terkait pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jabodetabek selama masa pandemi Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Penulis: Stanly Ravel
|
Editor: Aditya Maulana

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah mengalami dilema akibat beda persepsi mengenai syarat bagi calon penumpang berpergian ke luar kota di tengah pandemi corona (Covid-19), akhirnya pengusaha bus antarkota antar provinsi (AKAP) mendapat kepastian.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan, bila Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengikuti regulasi yang dikeluarkan dalam Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Gugus Tugas Penangananan Covid-19.

"Prihal untuk dokumen perjalanan calon penumpang bus AKAP sudah clear. Dari hasil rapat kemarin, Dirjen Hubdat Kemenhub, Kadishub DKI, Banten, Dirlantas Banten dan Lampung, serta Kepala BPDT Banten, sepakat merujuk pada SE 4 Gugus Tugas," ucap pria yang akrab disapa Sani kepada Kompas.com, Sabtu (16/5/2020).

Baca juga: Mau ke Jakarta, Warga Luar Jabodetabek Wajib Urus Izin Masuk

"Jadi pada prinispnya kembali merujuk pada SE Gugus Tugas. Penumpang tidak dibebankan surat lab negatif Covid-19, tapi bisa dengan surat keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, atau klinik kesehatan, sudah sepakat," kata dia.

Lihat Foto
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Calon penumpang bersiap naik bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (24/4/2020). Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi COVID-19 mulai 24 April guna mencegah perluasan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia.

Menurut Sani, ketetapan ini sesuai dengan SE 4 Gugus Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penjelasannaya tertera pada poin C butir 2.a, nomor 3 dan 4, yakni :

"2. Persyaratan Pengecualian.

a. Persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta ;
3. Menunjukkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan polymerase chain reactin (PCR) tes/rapid test atau surat keteragan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.
4.Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangi di atas materai dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat."

Baca juga: Dijual Rp 400 Jutaan, Nissan Kicks e-Power Meluncur

Sani menjelaskan bila surat bebas Covid-19 dari hasil lab atau rapid test, nantinya hanya diwajibkan bagi kru operator bus yang bertugas. Termasuk sopir dan petugas yang ada di terminal.

Adita Irawati, Juru Bicara Kemenhub, sebelumnya juga menjelaskan bila pihaknya hanya menyediakan moda transportasi yang dibutuhkan serta memastikan kesiapannya.

Untuk aturan main di masa pandemi corona, terkait soal izin dari orang yang mendapat kriteria khusu, akan megikuti apa yang sudah ditetapkan Gugus Tugas.

Hal ini termasuk soal persyaratan mengenai surat negatif Covid-19 atau yang bisa digantikan surat keterangan sehat dari dinas atau instansi kesehatan lain yang bisa dipercaya.

Baca juga: Aturan Tidak Jelas, Pengusaha Bus Minta Ketegasan soal Bebas Covid-19

"Kami mengikuti apa yang ditetapkan dalam SE Gugus Tugas, bisa dengan dengan surat dokter atau rumah sakit," ucap Adita, Jumat (15/5/2020).

Pemerintah mengizinkan transportasi umum kembali beroperasi untuk penumpang dengan kriteria yang dikhususkan. Artinya, meski moda transportasi umum, baik darat, laut, udara, dan kreta api kembali berjalan, fungsinya bukan untuk keperluan pulang kampung lantaran mudik tetap dilarang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel Terkait

TAG:

Kompas.com Play

Lihat Semua

Video Pilihan

Terpopuler
Komentar

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi