Walhi Protes Tidak Dilibatkan dalam Rencana Kerja Proyek TPA Sarbagita

Lihat Foto
Walhi Bali
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Bali (Walhi Bali) mengajukan protes keras kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali, Senin (22/02/2020). Protes dilayangkan karena Walhi Bali merasa tidak dilibatkan dalam rancangan rencana kerja proyek Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
|
Editor: Hilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Bali (Walhi Bali) mengajukan protes keras kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali.

Protes dilayangkan karena Walhi Bali merasa tidak dilibatkan dalam rancangan rencana kerja proyek Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Bali Made Krisna Dinata mengatakan, masyarakat punyak hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah.

Menurut Krisna, hal ini telah diatur dalam prinsip-prinsip good government governance (pemerintahan yang baik), konstitusi, dan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Baca juga: Revitalisasi TPA Sarbagita Suwung Rampung November 2019

"Dengan tidak dilibatkannya Walhi Bali, kami beranggapan bahwa DKLH Bali telah melanggar konstitusi, UU HAM, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," ujar Krisna dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (22/02/2021).

Krisna menjelaskan, Walhi Bali menemukan keterkaitan antara tidak dilibatkannya Walhi Bali dengan lolosnya proyek TPA Regional Sarbagita.

Pada poin 4 Rencana Program Prioritas Tahun 2022 terkait Program Pengelolaan Persampahan, Rancangan Rencana Kerja DKLH Propinsi Bali 2022, tercantum bahwa sub-kegiatan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST regional, dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain di TPA Regional Sarbagita.

Sementara pada Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, disebutkan bahwa pengelolaan sampah dengan PLTSa dapat dilakukan melalui kerjasama.

Baca juga: Revitalisasi TPA Sampah Pengengat Rp 21,2 Miliar Rampung Juni 2021

Atas temuan tersebut, Krisna menduga, rancangan rencana kerja DKLH Bali 2022 dijadikan sebagai pintu masuk untuk meloloskan proyek insinerator di TPA Regional Sarbagita.

Menurut Krisna, dampak dari operasional insinerator tersebut berbahaya bagi kesehatan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 P/HUM/2016.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Artikel Terkait


Video Pilihan
TAG:

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi