Pasca-kunjungan Jokowi di Natuna, Kapal Ikan Asing di Natuna Masih Terdeteksi

Lihat Foto
DOK TNI
Sejak melaksanakan gelar operasi pengamanan di wilayah Laut Utara Natuna beberapa waktu lalu pasca keberadaan kapal Coast Guard China, Kapal Pengawasan Perikanan China dan KIA asal China, Panglima Komando Gabubgan Wilayah I (Pangkogabwilhan I) Laksdya TNI Yudho Margono kembali melakukan pemantauan wilayah Laut Utara Natuna dan sekitatnya tersebut. dan hasilnya terpantau 30 kapal asing berada disana.
Editor: Setyo Puji

KOMPAS.com - Reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan Natuna tampaknya tidak dihiraukan oleh kapal ikan asing (KIA).

Pasalnya, paska kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan gelar pasukan TNI di Pulau Natuna, keberadaan KIA di perairan tersebut masih terdeksi atau masih ada.

Hal tersebut terbukti dari pantauan udara yang dilakukan TNI menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301.

Baca juga: 30 Kapal Asing Masih di Laut Natuna, TNI Lanjutkan Pemantauan Udara

Dari pemantauan itu, ditemukan sekitar 30 KIA yang masih menduduki Laut Natuna bagian utara.

"Jumlahnya sekitar 30 KIA," kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/1/2020).

Mengetahui ada temuan itu, Yudho langsung menginstruksikan tiga kapal perang, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan upaya pengusiran.

Dalam keterangannya, Yudho mengaku akan menggunakan langkah persuasif terlebih dulu untuk mengusir KIA tersebut.

Saat ini, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan dengan kapal Coast Guard China agar KIA segera keluar dari wilayah Indonesia.

Namun demikian, jika upaya persuasif itu kembali tidak dihiraukan, ia menegaskan akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Namun jika kapal-kapal asing tersebut tetap tidak keluar dari wilayah Indonesia, maka dilaksanakan penegakan hukum, kapal-kapal tersebut ditangkap dan diproses secara hukum," kata Yudho.

Sebelumnya, pada Rabu (8/1/2020), Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pulau Natuna.

Dalam kunjungannya itu, ia menegaskan kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar.

"Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya dan ada gubernurnya bahkan penduduk kita di sini ada 81 ribu, jadi tidak ada yang perlu didebatkan lagi," kata Jokowi.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Hadi Maulana | Editor: Abba Gabrillin, Dony Aprian

Kompas.com Play

Lihat Semua

Video Pilihan
TAG:


Terpopuler
Komentar

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi