Gubernur Kalbar Usulkan 1,7 Juta Hektar Lahan Konsesi untuk Kebun Sawit Ditarik Negara
SINTANG, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menerangkan, saat ini terdapat luas konsesi lahan perkebunan kelapa sawit 2,7 juta hektar.
Dari jumlah itu, 1,7 juta hektar di antaranya masih belum ditanam.
Karenanya, Sutarmidji mengusulkan agar 1,7 juta hektar lahan konsesi yang belum ditanam tersebut ditarik oleh negara.
“Yang 1,7 juta hektar ini hutannya sudah tidak ada, maka harus dievaluasi. Kalau perlu ditarik oleh negara untuk dijadikan hutan lagi,” kata Sutarmidji dalam keterangan tertulis saat menemani Sekjend KLHK Bambang Hendroyono meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Kamis (25/11/2021).
Baca juga: Wilayah Batu Bara Sumut 2 Kali Banjir dalam Sepekan, 100 Hektar Sawah dan Kebun Sawit Terendam
Menurut Sutarmidji, boleh jadi, lahan konsesi yang belum ditanam tersebut merupakan kawasan gambut sehingga perlu segera direhabilitasi.
“Kita percepat penanaman kembali hutan dan sebanyak mungkin. Kalau perlu kita pantau dengan aplikasi seperti di Kota Pontianak itu, pohon yang ada sudah terpantau dengan aplikasi. Berapa karbon, CO2 dan biomassanya bisa diketahui,” ujar Sutarmidji.
“Semua bisa dilihat, untuk lingkungan dan ekosistem bisa terpantau. Saya akan terus mendukung apa pun kerja-kerja untuk pemulihan lingkungan,” timpal Sutarmidji.
Sutarmidji juga menegaskan dukungan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo untuk perbaikan lingkungan dan area tangkapan hujan.
“Saya sangat mendukung, bahkan 1.000 persen saya mendukung pernyataan Bapak Presiden. Daerah aliran sungai Kapuas itu 70 persen sudah rusak,” ucap Sutarmidji.
Baca juga: Duduk Perkara Ratusan Petani Sawit di Riau Berbulan-bulan Tak Digaji
Diberitakan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang Bernhad Saragih mengatakan, puncak banjir pada 16 November 2021. Banjir dipengaruhi hujan deras yang terjadi sejak 11 November 2021 sampai 15 November 2021.
“Pada puncak banjir tersebut sudah berdampak pada 35.652 kepala keluarga atau 123.936 jiwa. Laporan ini sumbernya dari RT hingga lurah dan kepala desa,” kata Bernhad.
