Siapa Pun Pengganti Jokowi 2024 Mendatang, Diharap Lebih Perhatian ke 8 Juta Diaspora Indonesia
BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Indonesia yang nantinya terpilih dalam ajang Pilpres 2024 menggantikan Joko Widodo atau Jokowi, diharapkan bisa lebih memperhatikan diaspora Indonesia di luar negeri.
Berdasarkan data dari Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), sekitar 8 juta orang Diaspora Indonesia baik WNI maupun WNA tersebar di seluruh negara di dunia.
Baca juga: Tak Bisa Mudik, Ribuan Diaspora di Jerman hingga AS Berbagi Kerinduan Secara Online
Peneliti Pusat Riset Politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ganewati Wuryandari mengungkapkan, pada tahun 2024 mendatang Isu tentang perhatian negara terhadap diaspora Indonesia bisa sangat menentukan dalam pemilu.
"Siapapun yang gantikan Jokowi, seharusnya bisa tetap prioritaskan diaspora ini," kata Ganewati di Crown Plaza Hotel, Jalan Lembong, Kota Bandung, Selasa (7/12/2021).
Baca juga: Ingin Bekerja di Lembaga Internasional? Simak Tips dan Kiatnya dari Para Diaspora Berikut Ini
Lebih lanjut Ganewati menjelaskan, diaspora Indonesia yang tersebar di luar negeri memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu negara.
Diaspora punya pengetahuan dan jejaring yang bisa dimanfaatkan
Pasalnya, para diaspora rata-rata memiliki pengalaman bekerja, penguasaan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hingga jejaring di luar negeri yang bisa dimanfaatkan negara untuk membantu pembangunan.
Agar perhatian terhadap diaspora Indonesia bisa lebih maksimal di masa kepemimpinan presiden berikutnya, Ganewati mengatakan perlu banyak wadah dan organisasi yang bisa memfasilitasi diaspora Indonesia.
Seperti yang dilakukan oleh lembaga pembangunan yang berbasis di Jerman, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia.
Para anggota delegasinya di Indonesia meluncurkan Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI) yang bertujuan menjadi platform nasional agar dapat memfasilitasi dialog serta kemitraan yang berkelanjutan, guna memecahkan tantangan seputar diaspora dan migrasi, juga memberdayakan komunitas diaspora Indonesia.
"Keberadaan CLSI bisa menjadi motor kelompok kepentingan dalam mengetuk pemerintah jika melupakan diaspora," ungkapnya.
