Balai Taman Nasional Komodo Bantah Tuduhan Reduksi Zona Rimba

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang, membantah tuduhan mengenai reduksi luasan zona rimba menjadi zona pemanfaatan hingga dua pertiga dari total luasan sebelumnya.

Bantahan itu disampaikan saat pihak Balai Taman Nasional Komodo menyelenggarakan pertemuan penutup atas peninjauan lapangan dari Tim International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di Gedung Komodo Visitor Center, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (6/3/2022).

Baca juga: Tim ICUN dan UNESCO Kunjungi Taman Nasional Komodo, Ini yang Dilakukan

"Tuduhan tersebut tidaklah benar. Karena tidak terdapat perubahan pada zona pemanfaatan berdasarkan peta zonasi tahun 2012 dan tahun 2020. Adapun perubahan luas zona rimba pada tahun 2020 adalah menjadi zona khusus yang digunakan untuk pemasangan alat deteksi gempa bumi dan tsunami oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan penyediaan jaringan telekomunikasi oleh PT Telkomsel," kata Awang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (7/3/2022).

Lihat Foto

Labuan Bajo.(SHUTTERSTOCK)

Tim IUCN dan UNESCO, kata dia, menanggapi positif informasi yang disampaikan oleh Balai Taman Nasional Komodo. Bahkan menurutnya, mereka menyampaikan apresiasi karena Balai Taman Nasional Komodo terbuka akan data dan informasi, khususnya terkait dengan tuduhan konsesi pariwisata seperti yang dinyatakan oleh pihak ketiga.

Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan

Artikel Kompas.id

Baca juga: Tim IUCN dan UNESCO Dikabarkan Datangi TN Komodo di Labuan Bajo, Ada Apa?

Ia mengungkapkan, saat pertemuan itu, Tim IUCN dan UNESCO juga menyampaikan bahwa proses perizinan telah dilakukan dengan sangat cermat. Tetapi, Tim IUCN dan UNESCO kembali menekankan pentingnya perusahaan untuk melakukan kajian Environmental Impact Assessment (EIA) dan Environmental Management Plan (EMP) guna mengetahui dampak langsung dan tidak langsung, serta dampak kumulatif dari pengerjaan pembangunan.

Tim IUCN dan UNESCO juga meminta perencanaan pengusahaan pariwisata alam di Taman Nasional Komodo ditambahkan dalam dokumen Integrated Tourism Masterplan Program (ITMP) agar menjadi satu kesatuan perencanaan yang saling melengkapi satu sama lain.