Ikut Terima Fee Proyek, Adik Mantan Bupati Lampung Utara Divonis 4 Tahun Penjara

LAMPUNG, KOMPAS.com - Akbar Tandaniria Mangkunegara, adik kandung mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, divonis empat tahun penjara karena terbukti ikut mendapatkan fee proyek. 

Putusan itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang terhadap Akbar, Rabu (13/4/2022).

Dalam sidang yang digelar secara telekonferensi itu, Akbar dinyatakan terbukti bersalah ikut mendapatkan fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara pada 2015 - 2019 hingga Rp 3,95 miliar.

Baca juga: Dapat Uang Fee Proyek hingga Rp 3,9 M, Adik Mantan Bupati Lampung Utara Dituntut 4 Tahun

"Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa Akbar adalah hukuman pidana selama empat tahun penjara," kata Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiq Ibnugroho saat dihubungi, Rabu siang.

Taufiq mengatakan, Akbar dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UUPTK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

"Terdakwa Akbar juga dijatuhi denda sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan," kata Taufiq.

Baca juga: Kasus Suap Mantan Bupati Lampung Tengah, Jaksa KPK Tuntut Mustafa Bayar Rp 24 Miliar

Taufiq menambahkan, dalam amar putusan majelis hakim, Akbar juga dijatuhi pidana uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar.

"Dikurangi dengan yang sudah dikembalikan dan aset yang telah disita. Apabila tidak cukup, dipidana penjara selama delapan bulan," kata Taufiq.

Taufiq menambahkan, atas putusan ini pihak jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari.

Sedangkan pihak terdakwa menyatakan menerima vonis hakim.

Diketahui, Akbar ikut mendapatkan uang fee proyek di Dinas PUPR selama kakak kandungnya menjabat sebagai Bupati Lampung Utara.

Uang fee tersebut diterima terdakwa Akbar dari rekanan yang ingin mendapatkan proyek di masa kakak kandungnya menjabat sebagai Bupati Lampung Utara periode 2015 - 2019 lalu.

Menurut Taufiq, Akbar dan Agung mensyaratkan kepada para calon rekanan yang ingin mendapatkan proyek, harus memberikan fee sebagai bentuk komitmen.

"Akbar yang merupakan adik dari bupati memiliki kuasa penuh untuk mengatut para calon rekanan apakah bisa memenangkan lelang proyek atau tidak," kata Taufiq.