Parpol Asal Catut Nama Rugikan Warga, Ada TNI dan ASN Dijadikan Anggota

UNGARAN, KOMPAS.com - Proses asal catut dari partai politik, bisa merugikan nama warga. Apalagi bisa warga tersebut bekerja di instansi yang melarang staf untuk menjadi anggota partai politik

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang M. Talkhis mengatakan, setidaknya dalam verifikasi faktual, ada dua orang yang mengadu karena namanya dicatut oleh partai politik.

Baca juga: Catut Nama Pejabat di Gresik untuk Tipu Calon Tenaga Kerja, Seorang Pria Ditangkap

"Pertama ada anggota TNI yang mengadu karena namanya terdaftar sebagai anggota partai politik. Dia protes karena sebagai TNI diharuskan netral dan tidak berpihak," jelasnya usai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif 'Mewujudkan Semangat Sumpah Pemuda Dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Griya Yodisiya, Selasa (1/11/2022).

Selain anggota TNI tersebut, juga ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengadu karena juga tercatat dalam keanggotaan partai. "Ini juga tidak benar, karena ASN wajib netral," kata Talkhis.

Dia mengungkapkan, aduan dari warga terkait keanggotaan partai politik langsung ditanggapi dengan melapor ke KPU. "Kami juga minta agar KPU cermat agar tidak ada warga yang dirugikan. Karena TNI, Polri, ASN itu wajib netral dan tidak boleh jadi anggota partai, kalau ini terjadi akan merugikan yang bersangkutan," ujar Talkhis.

Ruang Kelas Itu Sudah Tak Seriuh Dulu

Artikel Kompas.id

Talkhis menegaskan, untuk terciptanya demokrasi yang berkualitas perlu partisipasi semua pihak. "Kami meminta peran serta dari mahasiswa, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan yang lainnya dalam pengawasan proses politik dan tahapan pemilu yang sedang berjalan ini," paparnya.

"Kalau hanya Bawaslu sendiri, tentu pengawasannya tidak maksimal. Panwascam hanya tiga orang di kecamatan dan satu petugas di desa, sehingga agar kualitas demokrasi terjaga semua pihak harus terlibat," kata Talkhis.

Menurut Talkhis, potensi kerawanan dalam setiap gelaran politik selalu ada. "Kalau kita cermati ada ancaman polarisasi masyarakat dengan isu-isu yang dipakai bakal calon peserta pemilu. Ini harus kita antisipasi betul agar situasi tetap kondusif," terangnya.

Selain itu, dia juga mencermati kesiapan dari penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU beserta jajarannya.

"Kurang lebih 75 hari masa kampanye sebelum coblosan itu diprediksi bertepatan dengan musim hujan, soal kesehatan harus diperhatikan karena berkaitan dengan daya tahan tubuh, apalagi saat menjelang distribusi logistik," kata Talkhis.

Faktor bencana alam juga perlu diantisipasi karena Kabupaten Semarang rawan longsor dan banjir. Serta yang tak kalah penting, lanjutnya, pasokan listrik harus stabil pada saat hujan.

Baca juga: 3 Parpol Diduga Catut Nama Anggota Polri