Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BERITA FOTO: Suku Pemburu dan Peramu Terakhir di Hutan Kalimantan, Diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat

Kompas.com - 04/06/2023, 12:17 WIB
Kristianto Purnomo

Penulis

KOMPAS.com - Punan Batu Benau-Sajau, suku pemburu dan peramu terakhir di Kalimantan yang beraktivitas di sekitar Bukit Benau dan Sungai Sajau kini diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Pengakuan diwujudkan lewat Surat Keputusan Bupati No 18845/319 tahun 2023.

SK sebenarnya telah ditandatangani pada 3 April 2023 namun baru pada Jumat (2/6/2023) kemarin diserahkan secara simbolis kepada komunitas Punan Batu.

Baca juga: Suku Punan Batu: Biarkan Kami Tetap Berburu, Jangan Sampai Hutan Berkurang

Bupati Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Syarwani MSi, mengungkapkan, "Penerbitan SK MHA Punan Batu ini adalah yang paling cepat dibandingkan lainnya. Mudah-mudahan pengakuan ini mempercepat pengakuan lainnya."

Pihaknya mengupayakan pengakuan Punan Batu sebagai MHA sejak April 2022. Pengakuan MHA adalah upaya kabupaten untuk menjaga hutan serta kearifan lokal sehingga tetap terjaga di tengah pembangunan. Saat ini, ada 4 komunitas yang diajukan sebagai MHA.

Senior Manager Provincial Government Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Niel Makinuddin, mengatakan, "Pengakuan ini adalah langkah awal untuk legalitas yang menentukan perlindungan."

Setelah pengakuan MHA, pihaknya akan terus memperjuangkan sehingga wilayah jelajah Punan Batu yang berdasarkan penelitian luasnya sekitar 18.000 hektar bisa diakui statusnya sebagai Hutan Adat.

Dengan diakui sebagai Hutan Adat, wilayah jelajah Punan Batu bisa relatif bebas dari ancaman konversi hutan. Saat ini saja, wilayah sekitar Punan Batu telah dikuasai oleh sawit dan tambang.

Menurut Sekretaris Daerah Bulungan, Risdianto, pengusulan wilayah Punan Batu sebagai Hutan Adat telah mendapatkan dukungan dari Inhutani, salah satu pemegang konsesi di sekitar hutan wilayah jelajah Punan Batu. Pihak lain akan terus diajak berdialog.

Cepatnya pengakuan Punan Batu sebagai MHA tak lepas dari riset yang telah dilakukan. Riset genetika, etnografi, dan wilayah jelajah Punan Batu menjadi dasar verifikasi dalam penetapan SK.

Pradiptajati Kusuma, peneliti yang melakukan riset Punan Batu kala masih bergabung dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, menuturkan, "Punan Batu secara genetik unik karena tidak punya bauran dengan Austronesia. Tetapi bukan hanya itu yang jadi dasar verifikasi. Kami juga melakukan pemetaan wilayah dengan GPS dan budayanya, jadi jelas wilayahnya mana. Ini ikut mempercepat pengakuan "

Taufik Hidayat, Community Engagement and Protected Area Manager YKAN, selain pengakuan ruang hidup dan jaminan penghidupan, layaran dasar bagi prang Punan Batu perlu diperbaiki.

"Kita sudah selesaikan lakukan layanan kependudukannya. Layanan kesehatan sudah meningkat tetapi masih tiga bulan sekali. Masih perlu diperbaiki.

Baca juga: Misteri Hilangnya Patung Ganesha di Bromo, Dipercaya Suku Tengger Sebagai Simbol Ilmu Pengetahuan

Masalah kesehatan yang muncul di antaranya tuberculosis, ibu dan bayi meninggal saat melahirkan. Beberapa generasi muda Punan Batu sudah bisa membaca, berbahasa Indonesia, dan berhitung. Namun, layanan pendidikan masih harus diperbaiki.

Terkait layanna dasar itu, Sekda Kabupaten Bulungan menuturkan "Pendidikan dan kesehatan di Punan Batu akan disesuaikan dengan kondisi faktualnya. Kami akan berkonsultasi dengan ahli untuk menyusun kebijakan."

(Penulis Yunanto Wiji Utomo | Editor Khairina)

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Polemik APBD Perubahan 2025 Kota Palopo, DPRD Belum Teken Dokumen karena Masalah Komunikasi dan Perubahan Sepihak
Polemik APBD Perubahan 2025 Kota Palopo, DPRD Belum Teken Dokumen karena Masalah Komunikasi dan Perubahan Sepihak
Regional
126.000 Penerima Manfaat Dapat MBG di Blora, tapi DPRD Temukan Masalah Serius
126.000 Penerima Manfaat Dapat MBG di Blora, tapi DPRD Temukan Masalah Serius
Regional
Kebun Sawit Sinar Mas Dirampok, Pelaku Angkut 263 TBS
Kebun Sawit Sinar Mas Dirampok, Pelaku Angkut 263 TBS
Regional
Dinkes Sumbawa Perketat Pengawasan Kebersihan Dapur SPPG Imbas Siswa Keracunan MBG
Dinkes Sumbawa Perketat Pengawasan Kebersihan Dapur SPPG Imbas Siswa Keracunan MBG
Regional
Rumah 2 Lantai di Pulau Sebatik Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Rumah 2 Lantai di Pulau Sebatik Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Regional
Sejumlah Kejanggalan Kerjasama Pelaksanaan Program MBG di Blora, Salah Satunya soal Keracunan
Sejumlah Kejanggalan Kerjasama Pelaksanaan Program MBG di Blora, Salah Satunya soal Keracunan
Regional
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Terasa hingga Timika
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Terasa hingga Timika
Regional
Update Jalan Sumbar-Riau Lumpuh Total Imbas Longsor Limapuluh Kota
Update Jalan Sumbar-Riau Lumpuh Total Imbas Longsor Limapuluh Kota
Regional
Anggota Komisi X DPR Minta Ekstrakurikuler Roblox di Solo Diawasi
Anggota Komisi X DPR Minta Ekstrakurikuler Roblox di Solo Diawasi
Regional
332 Petugas Medis Diterjunkan Saat MotoGP 2025 di Sirkuit Mandalika
332 Petugas Medis Diterjunkan Saat MotoGP 2025 di Sirkuit Mandalika
Regional
Hasil Pemeriksaan Etik Kampus, Dosen Unissula Tak Pukul Dokter RSI Sultan Agung
Hasil Pemeriksaan Etik Kampus, Dosen Unissula Tak Pukul Dokter RSI Sultan Agung
Regional
Kadispora dan Eks Ketua DBON Kaltim Ditahan Usai Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 100 Miliar
Kadispora dan Eks Ketua DBON Kaltim Ditahan Usai Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 100 Miliar
Regional
Longsor Timbun Jalan di Kelok 9, Jalur Sumbar–Riau Lumpuh Total
Longsor Timbun Jalan di Kelok 9, Jalur Sumbar–Riau Lumpuh Total
Regional
Jateng Catat Pertumbuhan Manufaktur 35 Persen, Siapkan Transisi Menuju Industri Rendah Karbon
Jateng Catat Pertumbuhan Manufaktur 35 Persen, Siapkan Transisi Menuju Industri Rendah Karbon
Regional
Buntut Dugaan Pemukulan pada Dokter RSI Sultan Agung, Dosen FH Unissula Disanksi Pembebasan Tugas
Buntut Dugaan Pemukulan pada Dokter RSI Sultan Agung, Dosen FH Unissula Disanksi Pembebasan Tugas
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Kompas.com

Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru! Jangan lewatkan update berita dari Kompas.com.