Dampak Indonesia Keluar dari PBB

KOMPAS.com - Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Meski kembali lagi setelah 18 bulan, keluarnya Indonesia dari PBB punya berbagai dampak.

Dikutip dari Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan (2019), perekonomian Indonesia merosot, salah satunya akibat keluarnya Indonesia dari PBB.

Setelah mengeluarkan Indonesia dari PBB pada 1 Januari 1965, Presiden Soekarno menetapkan Berdikari atau Berdiri di Bawah Kaki Sendiri.

Berdikari menegaskan pendirian Indonesia untuk tidak bergantung pada negara lain.

Namun Berdikari terlalu berat untuk diwujudkan. Saat itu, harga bahan pangan naik dan nilai rupiah merosot.

Baca juga: Mengapa Indonesia Keluar dari PBB pada 1965?

Panglaykim dan HW Arnt dalam The Indonesian Economy: Facing a New Era? (1966) mencatat krisis ekonomi ini berlangsung sejak 1960.

Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada 1963 dan Conference of the Emerging Forces (Conefo) pada 1965 membengkak.

Besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada 1961-1965 meningkat. Dari 29,7 persen pada 1961 menjadi 63,4 persen pada 1965.

Sejak 1961, situasi moneter yang makin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi (hiperinflasi).

Pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan antara 1962-1963.

Situasi semakin parah ketika Indonesia keluar dari PBB.

Baca juga: Riwayat Stadion Utama GBK dan Ambisi Soekarno

Pada 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161 persen. Sementara inflasi mencapai 592 persen.

Bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana dari International Monetary Fund (IMF). Investasi juga merosot tajam.

Perekonomian Indonesia membaik setelah Soekarno lengser dan digantikan Soeharto.

Di bawah Soeharto, Indonesia kembali masuk PBB. Pembangunan berlangsung masif.