KOMPAS.com - Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Secara umum latar belakang munculnya reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru.
Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi. Di mana semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Kekecewaan tersebut kemudian mendorong gerakan reformasi. Dalam jurnal Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998 (2014) karya Lilik Eka Aprilia dkk, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya gerakan reformasi, sebagai berikut:
Partai Golongan Karya Mendominasi bidang politik
Di mana setiap pelakaanaan Pemilu, partai Golongan Karya selalu mendominasi pemenangan. Hal tesebut karena semua elemen pemerintahan (pegawai negeri) diharuskan memilih Golkar atau Golongan Karya.
Baca juga: Peristiwa Penting Era Orde Baru
Hasil pembangunan tidak merata
Pemerintahan Orde Baru selalu memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa. Sementara daerah lainnya kurang diperhatikan.
Pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari maayarakat. Beberapa daerah luar jawa tetap miskin walaupun menyumbang devisa lebih besar untuk negara.
Misalnya, Kalimantan Timur, Riau, dan Papua memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi negara.
Munculnya krisis ekonomi
Krisis ekonomi di Indonesia terjadi pada 1997 yang cukup besar dan dipicu dari krisis keuangan.
Hal tersebut dimulai ketika nilai tukar bath (mata uang Thailand) terhadap dolar Amerika.
Penurunan nilai kurs menyebabkan nilai utang luar negeri Indonesia yang sebelumnya sudah jatuh tempo menjadi membengkak.
Jatuhnya nilai kurs baht selanjutnya menular di seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Baca juga: Mati Sejak Orde Baru, Rel Cibatu-Garut Kini Bisa Dilintasi Kereta Api
Retaknya kekuasaan Orde Baru
Hal ini dilakukan untuk menjaga status quo pemerintah. Sehingga seluruh unsur masyarakat dan bangsa sangat tergantung kepada negara.
Akibat penerapan sistem tersebut, kemampuan unsur masyarakat dan bangsa diabaikan.
Sehingga terjadi perilaku yang tidak wajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat dan negara.
Pola parternalistik juga menumbuhkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sementara hubungan bertumpu pada presiden dan menimbulkan penilaian bahwa presiden merupakan cerminan dari sistem itu sendiri.
Sehingga jika figur tunggal kekuasaan jatuh, maka sistem atau rezim tersebut juga jatuh. Terbukti dengan lengsernya Soeharto akibat pergolakan masyarakat yang tidak terkendali.
Baca juga: Sejarah Imlek di Indonesia, dari Zaman Jepang, Orde Baru sampai Gus Dur
Gerakan antikemapanan
Gerakan antikemapanan muncul dari unsur yang terpinggirkan oleh rezim Soeharto. Misalnya Orde Lama, lawan politik, dan kalangan muda yang memiliki paham sosialisme-marxisme. Sehingga memunculkan berbagai dorongan dari keinginan rakayat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.