KOMPAS.com - Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden RI ke-4 yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 2001.
Meski jabatannya hanya berlangsung 18 bulan, perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan.
Mengutip sejumlah pemberitaan Kompas.com, berikut sejumlah kebijakan Gus Dur dalam bidang politik:
- Memisahkan TNI dengan Polri.
- Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik.
- Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.
- Mengakui Kong Hu Cu dan menjadikan Imlek hari nasional.
- Mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.
- Menerapkan Otonomi Daerah.
Baca juga: Menelusuri Jejak Keberpihakan Gus Dur terhadap Minoritas dan yang Tertindas…
Dalam bidang Ekonomi:
- Melawan tekanan IMF
- Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi
- Ketimpangan turun.
Berikut penjelasannya:
Di era Abdurrahman Wahid yang singkat, sejumlah konflik sosial yang selalu jadi masalah Indonesia, berhasil diredam.
Gus Dur lah presiden yang berperan membubarkan praktik dwifungsi ABRI. Ia mengembalikan tentara ke barak. Ia juga yang memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri.
Aspek sosial menjadi perhatian kiai Nahdlatul Ulama ini. Berkat Gus Dur, tahun baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto, kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan.
Ia juga yang mengakui Kong Hu Cu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia.
Baca juga: Sejarah Imlek di Indonesia, dari Zaman Jepang, Orde Baru sampai Gus Dur
Gus Dur juga sempat memperjuangkan nasib para tahanan politik dan mereka yang selama ini didiskriminasikan akibat pelarangan PKI meskipun tak berhasil.
Bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Gus Dur adalah pahlawan. Ia menyelamatkan Siti Zaenab dan Adi Asnawi yang akan dihukum gantung di Arab Saudi dan Malaysia.
Bahkan setelah tak menjadi presiden, Gus Dur pernah menampung 81 TKI yang dideportasi dari Malaysia di rumahnya di Ciganjur pada 2005.
Pertumbuhan ekonomi yang berada di minus 3 saat ditinggalkan Habibie, tumbuh hingga ke 4,9 persen di tahun 2000.
Yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi ini dibagi merata. Sebelum krisis ekonomi 1997, indeks ketimpangan atau rasio gini sangat tinggi.
Gus Dur yang tak menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial, berhasil menurunkan rasio gini hingga 0,31, atau terendah dalam 50 tahun terakhir.
Baca juga: Gus Dur, Islam, dan Pancasila
Terdekat dengan pencapaian ini hanya era Soeharto pada 1993 dengan gini ratio 0,32. Bedanya, Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan gini ratio hingga ke angka ke 0,32 (1993).
Sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari dua tahun untuk menurunkan koefisien gini ratio dari 0,37 (1999) ke 0,31 (2001).