Periode Demokrasi Indonesia: Karakteristik dan Peralihannya

KOMPAS.com - Sejak merdeka pada 1945, Indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya.

Secara umum, periode demokrasi dapat dibagi menjadi empat yakni:

1. Demokrasi Parlementer/Liberal (1950-1959)
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
3. Demokrasi Pancasila (1966-1998)
4. Reformasi (1998-kini)

Berikut rangkuman demokrasi di Indonesia beserta karakteristik dan peralihannya seperti dikutip dari Litbang Kompas:

Baca juga: Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1950-1959)

• Parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar
• Sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran/ideologi
• Pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi
• Kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti
• Pemilu 1955 terlaksana sangat demokratis
• Hal berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas

• Instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah
• Pemylihan dilakukan dengan mengakhiri Demokrasi Parlementer dan menerapkan Demokrasi Terpimpin
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945

Baca juga: Penyebab Kegagalan Demokrasi Parlementer

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

• Sistem kepartaian melemah karena kekuasaan presiden yang semakin besar
• Peran kontrol DPR Gotong Royong (DPR-GR) melemah
• Pemilu tidak terselenggara
• Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan Kabinet Gotong Royong yang mewakili semua fraksi dan partai
• Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan Dewan Nasional yang dibentuk dari golongan fungsional (wakil buruh, petani, pendeta, ulama, wanita, dll)
• Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden
• Kewenangan daerah terbatas
• Kebebasan pers dibatasi, sejumlah media dibredel

• Kudeta gagal PKI lewat G30S pada 1965
• Kepemimpinan yang dijalankan tidak memperbaiki kemelut ekonomi dan sosial
• Soekarno tersingkir dari kekuasaan dan digantikan Soeharto

Baca juga: Dampak Demokrasi Terpimpin di Berbagai Bidang

Demokrasi Pancasila atau Orde Baru (1966-1998)

• Kekuasan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi
• Partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya
• Pemilu terselenggara teratur setiap lima tahun
• Tidak ada pergantian kekuasaan politik, Soharto berkukasa selama lima periode pemilu
• Rekrutmen politik bersifat tertutup
• Peran militer sangat kuat dengan konsep dwifungsi ABRI
• Kebebasan pers dibatasi. Pembredelan media massa kerap terjadi

• Di akhir Orde Baru, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung
• Demonstrasi massa dimotori mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto
• Pemerintahan mandek akibat sebagian besar menteri mengundurkan diri
• Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Orde Baru (1965-1998)

Demokrasi transisi atau Reformasi (1998-kini)

• Sistem pemerintahan presidensial
• Parlemen terdiri dari banyak partai (multipartai)
• Sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah
• Lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD
• Desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah
• Kebebasan pers lebih baik
• Dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK