KOMPAS.com - Sejak lahirnya Orde Baru (Orba) pada 1966, kehidupan demokrasi di Indonesia mulai kembali.
Di mana lembaga-lembaga demokrasi mulai berfungsi, seperti adanya pemilu, sidang-sidang DPR baik pusat dan daerah, MPR menjalankan fungsinya dengan nyata.
Kondisi itu tidak lepas karena bangsa Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila. Di mana demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam sejarah, Indonesia sudah menyelenggaran pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat lewat Pemilihan Umum (Pemilu).
Arti Demokrasi Pancasila
Dilansir, Encylopaedia Britannica (2015), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata "demos" (rakyat) dan "kratos" (pemerintahan).
Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang dengan monarki (diperintah oleh raja, ratu, atau kaisar), oligarki (diperintah oleh beberapa orang), aristokrasi (diperintah oleh kelas istimewa), dan despotisme (pemerintahan absolut oleh satu orang).
Baca juga: Karakter Utama Demokrasi Pancasila
Orang Yunani kuno adalah orang pertama yang mempraktikkan demokrasi dalam komunitas sebesar kota.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh.
Dalam demokrasi tersebut musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan. Karena setiap keputusan dapat dicapai dengan mufakat.
Tapi jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan dapat ditempuh melalui pemunguta suara.
Dalam buku Pancasila (2012) karya Suparman, dalam bentuk negara modern, kekuasaan politik dapat dijalankan secara baik manakala di dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan prinsip dan sistem demokrasi.
Penggunaan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mutlak.
Untuk itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menggunakan sistem demokrasi yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia yang pluralisme adalah Demokrasi Pancasila.
Baca juga: Demokrasi: Pengertian, Sejarah Singkat dan Jenis
Hal ini sesuai dengan sila keempat, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan negara Indonesia.
Maka rakyat Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.
Oleh karena itu untuk pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelanggara negara.
Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, kita mementingkan musyawarah. Musyawarah itu tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas atau minoritas, tapi yang dihasilkan musyawarah itu sendiri.
Demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang pernah diberlakukan Indonesia pada zaman dulu tidak sesuai dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila.
Keunggulan Demokrasi Pancasila
Baca juga: Periode Demokrasi Indonesia: Karakteristik dan Peralihannya
Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki keunggulan tertentu.
Berikut keunggulan Demokrasi Pancasila:
- Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan.
- Mengutamakan keselaran dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan sosial.
- Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.