Daftar Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

KOMPAS.com - Untuk menjalankan semua tugas pemerintahan, negara tentu memiliki kementerian dengan tugasnya masing-masing. Tak hanya memiliki kementerian negara, Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK). 

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden melaksanakan tugas pemerintahan. 

Lembaga ini langsung berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui pejabat setingkay menteri lainnya. 

Baca juga: Peraturan Organisasi Kementerian Negara

Daftar Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Thaun 2001 tentang Kedudukanm Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, berikut daftar Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian di Indonesia:

• Arsip Nasional Republik Indonesia, di nawah koornidnasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
• Badan Informasi Geospasial (BIG)
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Badan Narkotika Nasional (BNN)
• Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
• Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
• Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan
• Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
• Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.
• Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
• Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
• Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Bidang Perekonomian.
• Badan SAR Nasional (BASARNAS)
• Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
• Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
• Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
• Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
• Lembaga Penerbangan dan Anatariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Landasan Hukum Kementerian Republik Indonesia