KOMPAS.com - Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang himbauan untuk mendirikan partai politik.
Maklumat pemerintah tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden, Mohammad Hatta pada 3 November 1945 di Jakarta.
Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik sebanyak-banyaknya.
Dalam buku Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia (2016) karya Syaifruddin Jurdi, dalam maklumat pemerintah tersebut, Mohammad Hatta mengatakan:
- Pemerintah menyukai timbulnya partai partai politik karena dengan adanya partai partai itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
- Pemerintah berharap supaya partai partai politik itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota badan badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.
Baca juga: Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Terbentuknya partai politik
Setelah adanya maklumat pemerintah tersebut, kemudian lahirnya berbagai partai politik.
Atas dasar maklumat tersebut, kalangan Islam menyelenggarakan Kongres Umar Islam Indonesia pada 7-8 Novemver 1924 di Yogyakarta.
Pada kongres tersebut menghasilkan tiga hal, yakni:
- Menyepakati berdirinya Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia).
- Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia.
- Bahwa Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia.
Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta tidak hanya direspon oleh kalangan Islam tapi juga kalangan nasionalis kebangsaan.
Pada akhir 1945, sejumlah partai politik dalam waktu relatif berdekata terbentuk. Partai politik itu seperti, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri pada 7 November 1945.
Lalu pada 8 November 1945 berdiri Partai Buruh Indonesia (PIB) dan Partai Rakyat Jelata (PRJ).
Pada 10 November 1945 berdiri Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Baca juga: Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan: Pengertian dan Macamnya
Pada 20 November 1945, Partai Rakyat Sosialis (PRS) berdiri. Pada 8 Desember 1945 berdiri Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).
Kemudian pada 17 Desember 1945 berdiri Partai Marhein Indonesia (Permai), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
Idelogi berbeda
Partai politik yang lahir tersebut memiliki ideologi yang berbeda. Ada tiga falsafah yang dianut oleh kekuatan politik yang terbentuk berdasarkan maklumat pemerintah.
Ketiga falsafah tersebut adalah, Islam, Sosialis (yang kaitan langsung falsafah Marxis), dan nasionalis.
Maklumat Pemerintah 3 November 1945 disebut juga sebagai tonggak awal demokrasi ndonesia.
Maklumat dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu pada Januari 1946.
Meski dikeluarkannya maklumat sudah direspon dengan antusias oleh berbagai kekuatan politik.
Baca juga: Terbentuknya NKRI dan Pemerintahan
Namun pemerintah masih menghadapi persoalan bangsa, mulai dari upaya Belanda masuk kembali menjajah Indonesia hingga pertentangan idelogis di kalangan anak bangsa.
Rencana proses demokrasi Indonesia dengan diselenggarakan Pemilu pada 1946 tidak terwujud.
Karena bangsa Indonesia masih fokus pada perjungan mempertahankan kemerdekaan. Apalagi dengan kedatangan kembali pasukan sekutu untuk menjajah.
Konflik antar partai
Perkembangan kehidupan multipartai pada saat diwarnai konflik antar partai.
Dalan buku Presidensialisme setengah hati: Dari Dilema ke Kompromi (2010) karya Hanta Yuda, adanya konflik antar partai menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas jalannya pemerintahan.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelembagaan sistem multipartai saat itu masih rendah.
Ketidakstabilan politik masa itu terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Kabinet sering kali mendapat mosi tidak percaya dari kelompok oposisi.
Baca juga: Daftar Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian
Pergantian kabinet parlementer selam itu tidak kurang dari 25 kabinet.
Pasca pemilu pertama pada 1955, pemerintah dengan struktur politik multipartai belum menunjukkan stabilitas politik.
Hal ini terlihat masih pendeknya usia yang tidak mencapai lebih dari dua setengah tahun.
Kabinet Ali Sastroamidjojo II hanya berlangsung 1 tahun, 24 Maret 1956 hingga 8 April 1957.
Kabinet Djuanda bahkan hanya berlangsung 3 bulan, dari 19 April hingga berakhirnya sistem parlementer dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.