KOMPAS.com - Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) mengalami puncak kejayaan pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara berhasil dikuasai VOC.
Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, hingga Papua. Bahkan keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah.
Berdasarkan buku Sejarah Nasional "Ketika Nusantara Berbicara" (2017) karya Joko Darmawan, dibalik kejayaan tersebut, banyak persoalan yang bermunculan. Semakin luas daerah yang dikuasai, masalah pengelolaan semakin kompleks.
Sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk dari luar Batavia, sehingga sering menimbulkan masalah sosial.
Baca juga: Keserakahan dan Kekejaman VOC
Kas VOC merosot
Pada 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC.
Sehingga anggota pengurus yang sebelumnya dipilih oleh parlemen dan pemegang saham, menjadi tanggung jawab sepenuhnya raja. Raja juga menjado panglima tertinggi tentara VOC.
Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Sehingga pengurus tidak memikirkan memajukan usaha berdagangannya, justru berpikir untuk memperkaya diri sendiri.
VOC sebagai kongsi dagang swasta juga mengalami kemerosotan keuntungan. Bahkan pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen.
Kas VOC juga merosot tajam karena serangakian perang yang telah dilakukan VOC dan beban utang yang terus menumpuk.
Gila hormat
Selain memperkaya diri sendiri, para pejabat VOC mulai menunjukkan sikap gila hormat dan cenderung feodalis.
Baca juga: Latar Belakang VOC Mampu Memonopoli Perdagangan Rempah-Rempah
Gubernur Jenderal Henricus bahkan mengeluarkan ordonasi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap gubernur jenderal, kepala Dewan Hindia, beserta isteri dan anak-anaknya.
Contohnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut. Warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala dan warga bukan orang Eropa harus menyembah.
Bahkan kendaraan kebesaran juga harus mewah dengan hiasan warna perak dan ditarik enam ekor kuda. Hal ini tentu membebani anggaran.
Posisi jabatan danberbagai simbol kehormatan tidak lengkap tanpa hadiah atau upeti. Sistem upeti juga terjadi di kalangan para pejabat. Dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi.
Hal ini terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua Pejabat VOC terlibat korupsi karena hila hormat dan kemewahan.
Baca juga: Sejarah Berdirinya VOC
Beberapa pejabat VOC yang melakukan korupsi di antaranya:
- Gubernur Jenderal Van Hoorn yang menumpuk harta hingga 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan.
- Gubernur Maluku pada saat itu yang menjadi pejabat VOC berhasil mengumpulkan kekayaan 20-30 ribu gulden dalam waktu 4-5 tahun, dengan gaji sebesar 150 gulden perbulan.
VOC bangkrut
Banyaknya pejabat VOC yang terlibat korupsi menyebabkan beban utang VOC mebnjadi semakin banyak, sehingga VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar.
Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Pemerintah Belanda menganggap keberadaan VOC sebagai kongsi dagang di negara jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi.
Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda.
Gubernur Jenderal VOC terakhir, Van Overstraten masih bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda dan bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.