KOMPAS.com - Setelah mundurnya kekuasaan Inggris di Indonesia, muncul babak baru yang dinamakan dominasi Pemerintahan Belanda.
Pada masa ini dikenal dengan Traktat London dan pemerintahan Belanda baru yang dipimpin oleh van der Capellen.
Seperti apa sejarah dari Traktat London, dan bagaimanakah pemerintahan di masa van der Capellen?
Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Traktat London dijelaskan bahwa munculnya dominasi Belanda setelah ditandatanganinya Konvensi atau Traktat London pada Inggris pada tahun 1824.
Baca juga: Kedatangan Belanda di Indonesia
Adapun isi dari Traktat London itu sendiri adalah:
- Belanda menyerahkan semua perusahaan atau bangunan yang telah didirikan di India.
- Belanda menarik mundur posisinya di Singapura.
- Inggris diminta menyerahkan fort Marlborough dan seluruh kepemilikannya di Sumatera dan tidak mendirikan kantor perwakilannya di Sumatera.
- Inggris menyerahkan Pulau Billiton kepada Belanda.
Dalam buku Nusantara: Sejarah Indonesia (2008) oleh Bernard Hubertus Maria Vlekke, dikatakan Traktat London adalah untuk mengambil alih pemerintahan kepulauan Indonesia di tangan Belanda.
Raja Willem kemudian mengirimkan tiga Komisariat Jenderal, dengan kepalanya adalah CTH Elout dan anggotanya adalah A Buyskes dan Baron van der Capellen.
Pada tahun1818, Baron van der Capellen ditunjuk sebagai gubernur Hindia Belanda, setelah berakhirnya kekuasaan Inggris. Dengan diduduki oleh orang Belanda, maka sudah jelas kembalinya dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia.
Baca juga: Reaksi Bangsa Indonesia Terhadap Kedatangan Belanda
Kebijakan van der Cappelen di Indonesia dilihat dari beberapa hal, yakni dengan membuktikan dirinya sebagai liberiali sejati dan menolak sistem otoriter di tanah jajahan.
Di samping itu van der Cappelen dalam masa pemerintahannya mengutamakan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran bahasa-bahasa Melayu, bahasa Jawa dan lain-lain di kalangan orang Eropa.
Walaupun van der Cappelen melakukan berbagai kebijakan yang baik di Indonesia, namun perlawanan penduduk lokal pada masa pemerintahannya tidak dapat terelekan.
Beberapa bentuk perlawanan yang ada seperti munculnya Perang Padri (1803-1838), perlawanan Sultan Palembang, dan pemerontakan di Maluku.
Di mana salah satu faktor penyebabnya karena penduduk takut akan sistem monopoli dan pembatasan produksi lama akan diberlakukan kembali.
Baca juga: Perang Padri, Perang Saudara yang Berubah Melawan Belanda
Kekurangan dari pemerintahannya adalah dirinya menghabiskan 24 juta gulden yang melebihi pendapatan pemerintahan.
Di samping itu harga kopi yang jatuh secara tiba-tiba membuat pemerintah Batavia kehilangan penghasilan yang besar. Kerugian paling utama adalah bahwa dari pemerintahannya muncul perang besar di Jawa, sehingga pemerintahannya diangap sangat tidak memuaskan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.