Kondisi Politik masa Orde Baru

KOMPAS.com - Konsep stabilitas politik yang diterapkan pada masa Orde Baru menimbulkan kebijakan dan peristiwa politik penting di Indonesia.

Kebijakan stabilitas politik rezim Orde Baru yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto mendapat banyak perlawanan di kalangan masyarakat dan politisi. Berikut kondisi politik masa Orde Baru:

• De-Soekarnoisasi

De-Soekarnoisasi adalah istilah yang merujuk pada upaya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Soekarno dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, beragam ideologi Soekarno dinyatakan tidak lagi menjadi ideologi negara dan direduksi menjadi ideologi Pancasila saja.

Pada Agustus 1967, Pemerintah Orde Baru juga menghapuskan lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan Soekarno.

Baca juga: Sistem Kepartaian masa Orde Baru

• Peristiwa Malari

Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa Malari merupakan peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan investasi dan korporasi pemerintah Orde Baru.

Demonstrasi tersebut berujung dengan kerusuhan sosial di Jakarta. Peristiwa Malari bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Indonesia.

Dalam buku Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat dan Transisi (2001) karya Donald K Emerson, peristiwa Malari mengakibatkan pengrusakan produk mobil dan motor Jepang, bangunan, dan menelan korban jiwa.

• Petisi 50

Pada September 1976, Sawito Kartowibowo melakukan kritik terhadap praktik korupsi rezim Orde Baru dengan menulis sebuah dokumen berjudul ‘’Menuju Keselamatan”.

Setelah itu, Sawito juga membuat dokumen petisi 50 yang berisi kritik tentang penggunaan ideologi Pancasila sebagai alat untuk membasmi lawan politiknya.

Baca juga: Program Ekonomi masa Orde Baru

Sawito meminta restu dari beberapa tokoh nasional untuk memuluskan jalannya seperti Mohammad Hatta, TB Simatupang (pendiri ABRI), Buya Hamka, Natsir, Burhanudin Harahap, Ali Sadikini dll.

• Penahanan Tokoh Politik dan Pembredelan Media Massa

Rezim Orde Baru menggunakan cara-cara yang represif untuk mengendalikan gejolak-gejolak politik yang timbul dari masyarakat.

Pemerintah Orde Baru yang bercorak militeristik otoriter, melakukan banyak penahanan politik kepada mahasiswa, tokoh politik dan eks simpatisan PKI.

Pemerintah Orde Baru menggunakan isu komunisme untuk melakukan penahanan terhadap lawan-lawan politiknya. Pada tahun 1978, terjadi lebih dari penahanan terhadap orang-orang yang dianggap berhubungan dengan peristiwa G30S.

Baca juga: Terjadinya Perubahan Masyarakat Masa Orde Baru Hingga Reformasi

Demonstrasi mahasiswa di kampus-kampus banyak yang menyuarakan tentang isu korupsi, kolusi dan nepotisme dari rezim Orde Baru.

Pada tahun 1979, ketua Dewan Mahasiswa ITB bernama Herry Akhmadi dipenjarakan selama 2 tahun karena dianggap menghina Presiden, DPR dan MPR.

Pembredelan media massa oleh rezim Orde Baru bertujuan untuk membungkam kritik yang dianggap membahayakan bagi keberlangsungan pemerintahan. Surat kabar Harian Islam, Pelita dan Tempo dilarang terbit karena memberitakan kekerasan kampanye berskala besar pada 1982.