Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959-1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersama dengan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata.

Soekarno tidak menyukai stabilitas, ketertiban, dan hal-hal prediktif yang merupakan tujuan dari penguasa pra-kolonial. Soekarno menginginkan sebuah revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa.

Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah politik bebas–aktif.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol USDEK yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia masa Demokrasi Parlementer

Penerapan politik bebas–aktif pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner dan radikal.

Dalam jurnal Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (2018) karya Sandi Dwi dan Corry Liana, karakteristik dari politik luar negeri Indonesia adalah kekuatan dan ketegasan.

Diplomasi yang diajukan oleh Indonesia harus direalisasikan dan bersifat tuntutan yang berfokus pada ketercapaian kepentingan nasional.

Sifat politik luar negeri bebas-aktif

Sifat politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik internasional, sebagai berikut :

• Pengembalian Irian Barat

Pada awalnya, Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia.

Baca juga: Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda.

Kebijakan Soekarno dalam penyelesaian masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh.

• Lihat Foto

  Dok. Non-Aligned Movement

  Para pimpinan negara penggagas Gerakan Non-Blok dalam Konferensi Belgrade (1961), dari kiri ke kanan: PM India Jawaharlal Nehru, PM sekaligus Preiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito.
  Politik New Emerging Forces (NEFOS)

Gagasan politik NEFOS disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan NEFOS merupakan realisasi dari pidato Soekarno ‘’Membangun Dunia Kembali’’ yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme.

Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama (OLDEFOS) dan kekuatan baru yang berisi negara progresif (NEFOS).

Baca juga: Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Soekarno mengajak negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok untuk bersama-sama melawan dominasi OLDEFOS di dunia Internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNB.

• Konfrontasi Indonesia dan Malaysia

Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontatif terkait konflik dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru (neo-imperialism) di kawasan Asia Tenggara serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia.

Untuk melawan neo-imperialism, Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB dan melakukan operasi dwikora terhadap Malaysia.