KOMPAS.com - Pemerintah Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas-aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia.
Penerapan politik luar negeri bebas-aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas-aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif.
Dalam buku Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1994) karya Bantarto Bandoro, Pemerintah Orde Baru menerapkan politik luar negeri yang low profile.
Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia.
Adam Malik sebagai menteri luar negeri Orde Baru tahun 1966-1978 mengungkapkan bahwa, Indonesia akan membuka hubungan seluas mungkin dengan dunia Internasional.
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin
Indonesia mulai memperbaiki citra dan hubungannya dengan cara kembali bergabung dalam organisasi PBB serta mencetuskan konsep good neighbourhood policy.
Realisasi konsep politik good neighbourhood policy dilakukan dengan cara membentuk ASEAN pada tahun 1967 bersama Thailand, Malaysia, Singapura dan Filiphina.
Eksistensi Indonesia
Indonesia juga berusaha untuk memperbaiki citra di kalangan bangsa Barat malalui program pelunasan hutang, politik pintu terbuka dan program kerja sama ekonomi pada tahun 1966-1967.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendapat kepercayaan dari negara-negara atau lembaga keuangan internasional saat pemerintah Orde Baru mengajukan peminjaman baru sebagai modal untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri.
Dalam buku Politik Luar Negeri Indonesia era Orde Baru (2008) karya Tri Nuke Pudjiastuti, tindakan tindakan kooperatif sangat penting dilakukan untuk menciptakan stabilitas nasional dalam segala aspek kehidupan. Stabilitas nasional diharapkan mampu membebaskan Indonesia dari krisis sosial dan ekonomi.
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia masa Demokrasi Parlementer
Agenda politik luar negeri Orde Baru pada tahun 1980-an didominasi dengan upaya menunjukan eksistensi Indonesia pada tingkat Internasional.
Indonesia mengadakan agenda penting internasional seperti peringatan 30 tahun KAA (1985), Jakarta Informal Meeting (1988), normalisasi hubungan ddengan Cina (1990), menjadi ketua GNB (1992) dan ikut serta dalam APEC (1994).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.