KOMPAS.com - Kamboja merupakan negara di kawasan Indochina yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional.
Kamboja menjadi sebuah negara berdaulat sejak kepergian Perancis dari Indochina sekitar 1955.
Periodisasi konflik di Kamboja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu konflik masa pemerintahan Sihanouk (1955-1970), Lon Nol (1970-1975) dan Pol Pot (1975-1979). Berikut penjelasannya:
- Konflik masa Sihanouk
Pada tahun 1955, Sihanouk diangkat sebagai kepala pemerintahan Kamboja. Pada masa pemerintahannya, Sihanouk menerapkan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer Kamboja. Ia juga menciptakan ideologi Sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional.
Konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan China.
Baca juga: People Power dan Revolusi di Filipina 1986
Selain itu, Sihanouk juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan golongan oposisi di Kamboja.
Pada perkembangannya, konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah di bawah pimpinan Lon Nol.
Pada tahun 1970, Lon Nol berhasil menguasai pedesaan dan melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk. Selanjutnya, Lon Nol mendirikan Republik Khmer dengan dukungan dari Amerika Serikat.
- Konflik masa Lon Nol
Pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat memicu konflik baru di Kamboja. Golongan Khmer Merah revolusioner pimpinan Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol pada tahun 1975.
Disadur dari buku Sejarah Asia Tenggara (1988) karya D.G.E Hall, pasukan revolusioner dapat menguasai Pnomh Penh dan menjatuhkan kekuasaan Lon Nol pada bulan April 1975. Selanjutnya Pol Pot mendirikan negara Demokratik Kamboja yang bercorak otoriter militeristik.
Baca juga: Sejarah Krisis Yaman (1992)
-
Konflik masa Pol Pot
Lihat Foto Tugu peringatan perang saudara (1970 dan 1975) di Siem Reap, Kamboja, dengan bangkai tank tempur utama T-54 buatan Soviet yang digunakan selama perang.
Rezim Demokratik Kamboja pimpinan Pol Pot mulai berkuasa pada tahun 1975. Pol Pot menerapkan ideologi Komunis Maois di Kamboja selama 4 tahun pemerintahannya.
Dalam buku Sejarah Asia Tenggara: Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer (2013) karya M.C Ricklefs dkk, Rezim Pol Pot melaksanakan pemerintahan secara otoriter dan ekstrem.
Selama 4 tahun kepemimpinan Pol Pot, terjadi genosida yang menimbulkan jutaan korban jiwa dari masyarakat Kamboja. Selain itu, terjadi kelaparan masal dan wabah penyakit malaria yang berakar dari blunder kebijakan agraria Pol Pot.
Krisis yang terjadi pada rezim Pol Pot menimbulkan perlawanan dari aktivis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen. Mereka membuat Front Bersatu Kampuchean untuk Keselamatan Nasional (FUNSK) yang mengorganisir perlawanan terhadap rezim Pol Pot.
Pada 7 Januari 1979, FUNSK melancarkan serangan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam. Serangan gabungan tersebut berhasil menggulingkan rezim Pol Pot dan pasukan Khmer Merah di Kamboja.
Baca juga: Sejarah Konflik Palestina dan Israel
Dampak Konflik Kamboja
Konflik berkepanjangan di Kamboja membawa dampak yang besar bagi dunia Internasional. Beberapa dampak konflik Kamboja, yaitu:
- Munculnya masalah perbatasan negara di wilayah Indochina
- Munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga Kamboja
- Krisis keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam