Kebijakan-Kebijakan VOC di Bidang Politik

KOMPAS.com - VOC dibentuk pada 20 Maret 1602 dan merupakan perusahaan dagang milik Pemerintah Belanda. Selama menduduki Nusantara, VOC membuat banyak kebijakan di berbagai bidang.

Mayoritas kebijakan tersebut hanyalah menguntungkan salah satu pihak, yakni VOC dan sangat merugikan rakyat Indonesia kala itu. Salah satunya adalah kebijakan di bidang politik.

Tahukah kamu apa saja kebijakan-kebijakan VOC di bidang politik?

Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), agar bisa mempertahankan daerah jajahannya, Belanda mengubah sistem birokrasi yang digunakan VOC.

Saat Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia melakukan sentralisasi pemerintahan serta melakukan pengawasan secara ketat kepada bawahannya.

Berikut merupakan kebijakan-kebijakan VOC di bidang politik:

• Penggunaan politik devide et impera atau politik adu domba

Penggunaan politik ini membuat banyak orang berselisih, berkonflik bahkan berperang di antara Bangsa Indonesia. Salah satu alasannya karena adanya perebutan tahta serta kekuasaan.

Baca juga: Kebijakan-kebijakan VOC di Bidang Ekonomi

Contoh keberhasilan VOC dalam menerapkan politik devide et impera ialah konflik perebutan takhta di Kerajaan Mataram. Konflik ini membuat posisi Belanda sangat diuntungkan, sedangkan posisi Kerajaan Mataram semakin melemah karena terbagi menjadi 4 kerajaan.

Contoh lainnya ialah Perang Makassar. Dalam perang ini, VOC atau Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Gowa dan Kota Makassar. Karena VOC dibantu oleh Raja Bone dan Arung Palakka yang tengah berseteru dengan Sultan Hasanudin.

Politik devide et impera mempermudah VOC dalam melakukan ekspansi wilayah kekuasaanya. Selain itu, melalui politik ini VOC atau Belanda bisa dengan mudah menyingkirkan pihak pribumi yang menentang kebijakannya.

• Pengangkatan gubernur jenderal

Salah satu kebijakan politik VOC adalah pengangkatan gubernur jenderal sebagai wakil Pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Salah satu tugas utama dari gubernur jenderal ialah mengatur dan menjalankan kongsi dagang di Hindia Belanda.

Para gubernur jenderal tersebut membuat banyak kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Salah satu contohnya adalah tanam paksa, pembangunan jalan Anyer-Panarukan, dan lain sebagainya.

Baca juga: Kebijakan Daendels di Indonesia

Contoh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ialah Pieter Both, Herman Willem Daendels, Jan Pieterszoon Coen, Cornelis Speelman, dan masih banyak lagi.

• Pemberlakukan sistem indirect rule

Indirect rule merupakan sistem pemerintahan tidak langsung. VOC atau Belanda mengangkat rakyat pribumi pilihannya untuk menjadi wakil yang berurusan langsung dengan rakyat pribumi lainnya.

Pengangkatan pejabat pribumi ini menjadi salah satu alasan kesuksesan sistem tanam paksa di Nusantara saat itu. Pejabat yang diangkat oleh VOC atau Belanda ini sangatlah kaya sementara rakyat pribumi tetap menderita..

Biasanya pemilihan pejabat pribumi ini didasarkan pada sistem keturunan serta patron-klien atau upaya baik yang dilakukan bawahan untuk menarik hati atasannya.