KOMPAS.com - Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertugas untuk mengelola kongsi dagang VOC. Gubernur jenderal juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Belanda.
Banyak gubernur jenderal yang dipilih dan ditugaskan di Hindia Belanda. Sebagian dari mereka berjasa dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Salah satunya ialah teknologi kereta api dan telepon.
Indonesia telah merdeka secara resmi pada 17 Agustus 1945. Namun, hal ini tetap tidak menyurutkan niat Belanda atau VOC dalam menguasai Indonesia.
Pemerintah Indonesia saat itu telah melakukan berbagai upaya diplomasi. Upaya ini dilakukan melalui Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar.
Oleh karena Belanda tidak mau mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda masih terus ditugaskan oleh VOC atau Belanda hingga 1949.
Berhentinya tugas Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1949 beriringan dengan isi Konferensi Meja Bundar, yang mana salah satu poinnya ialah Indonesia harus mendapat pengakuan kedaulatan paling lambat 30 Desember 1949.
Baca juga: Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1875 hingga 1904
Siapa sajakah Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1904 hingga 1949? Berikut adalah penjelasannya yang dilansir dari situs Encyclopedia Jakarta dan Dinas Pariwisata Jakarta:
Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz (1904-1909)
Setelah beberapa tahun, ia dengan cepat naik jabatan dan memegang peranan penting. Salah satunya ialah menjadi Gubernur Militer dan Sipil Aceh, yang mengharuskannya untuk menghadapi Perang Aceh dari 1898 hingga 1903.
Salah satu alasan pengangkatan Van Heutsz menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ialah jasanya dalam memerangi perlawanan rakyat Aceh.
Selain itu, Van Heutsz dikenal piawai dalam mengatasi berbagai permasalahan di Hindia Belanda, maka dari itu ia dipercaya untuk memegang jabatan tertinggi di Hindia Belanda, yakni gubernur jenderal.
Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Idenburg (1909-1916)
Ia merupakan seorang politikus Belanda dan pernah menjabat sebagai Gubernur Suriname pada 1905 hingga 1908. Setelah itu, ia dipindahkan ke Hindia Belanda.
Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum (1916-1921)
Setelah itu pada 1918, ia mendirikan dan meresmikan Dewan Rakyat atau Volksraad. Anggota Dewan Rakyat dipilih dan diangkat secara langsung oleh gubernur jenderal.
Gubernur Jenderal Dirk Fock (1921-1926)
Sama seperti Frederik Idenburg, Dirk Fock juga pernah menjabat sebagai Gubernur Suriname pada 1908 hingga 1911. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada 1917 hingga 1921.
Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff (1926-1931)
Setelah menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk de Graeff diangkat menadi Menteri Luar Negeri Belanda untuk Urusan Luar Negeri, pada 1936 serta 1937.
Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge (1931-1936)
Selama masa kepemimpinannya sebagai gubernur jenderal, ia sangat keras terhadap gerakan Kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga tidak segan untuk melakukan pembredelan berbagai media cetak yang mendukung gerakan Kemerdekaan Indonesia.
Gubernur Jenderal Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1936-1942)
Sebelum menjadi gubernur jenderal, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar di Brusel pada 1936. Selama masa kepemimpinannya sebagai gubernur jenderal, ia dikenal berhasil menyehatkan kondisi ekonomi setelah terjadi krisis bertahun-tahun. Pada 1939, Starkenborgh Stachouwe meresmikan Museum Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Museum Wayang.
Pelaksana Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook (1942-1949)
Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Rakyat, Direktur Departemen Perekonomian dan Menteri Jajahan Belanda. Saat Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Van Mook melarikan diri ke London dan menjabat sebagai Menteri Jajahan.
Ia mendapatkan kembali jabatannya sebagai gubernur jenderal pada 1944. Saat itu markas gubernur jenderal berada di Brisbane, Australia.
Komisioner Tinggi Jenderal Louis Joseph Maria Beel (1948-1949)
Komisioner Tinggi Antonius Hermanus Johannes Lovink (Mei 1949-Desember 1949)