Jakarta Informal Meeting: Latar Belakang, Tujuan, dan Penyelenggaraan

KOMPAS.com - Jakarta Informal Meeting atau yang biasa disingkat menjadi JIM adalah salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian di ASEAN.

Jakarta Informal Meeting adalah suatu perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang difasilitasi oleh Indonesia.

Latar Belakang JIM

Kamboja dan Vietnam adalah negara tetangga yang telah lama berselisih. Puncak konflik keduanya terjadi saat Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan pemerintahannya.

Dilansir dari The Diplomat, pada 7 Januari 1979 tentara Vietnam menyerang Phnom Penh dan menggulingkan pemerintahan Khmer merah.

Tujuan JIM

Perang Kamboja dan Vietnam merupakan perang besar yang diperkirakan menelah dua juta jiwa.

Konflik ini memicu Indonesia untuk turun tangan melakukan shuttle dioplomacy yaitu Indonesia sebagai perantara akan menemui kedua belah pihak yang berselisih untuk mengusahakan perdamaian.

Shuttle diplomacy ini membuahkan hasil di mana Vietnam dan Kamboja bersedia duduk berhadapan dalam suatu perundingan yang dinamakan Jakarta informal meeting (JIM). JIM bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata atau perang anatara Vietnam dan Kamboja.

Baca juga: Apa Itu Klorin? Berikut Bahaya dan Fungsinya...

Penyelenggaraan

Jakarta informal meeting dilakukan sebanyak dua kali, JIM I pada Juli 1987 dan JIM II pada febuari 1889 di Jakarta.

JIM I mempertemukan kedua negara yang berselisih untuk pertama kali dan membuahkan hasil gencatan senjata yaitu Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan diturunkannya PBB ke perbatasan Kamboja. JIM II kemudian dilakukan untuk menindaklanjuti hasil dari JIM I.

Perundingan yang panjang ini berakhir damai dengan tercapainya perjanjian Paris (Paris Peace Agreement) pada 23 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh 19 negara.

Dilansir dari Asia Sentinel, perjanjian Paris berakhir dengan Vietnam yang menarik diri sepenuhnya tanpa syarat dari Kamboja.

Semua tawanan perang dilepaskan, seluruh pasukan militer ditarik dari Kamboja. Pengaturan kedaulatan, territorial, penyelesaian politik konflik, serta rekonstruksi dikembalikan ke Kamboja.

Hal ini mengakhiri perang saudara antar Vietnam dan Kamboja yang telah berlangsung lama. Sehingga tanggal 23 dijadikan hari libur nasional di Kamboja.

Pasca ditandatanganinya perjanjian Paris, Kamboja dapat membangun pemerintahannya kembali dibantu oleh negara-negara lain di bawah naungan PBB.

Dilansir dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia turut serta dalam transisi pemerintahan Kamboja dengan mengirimkan 3.957 personil militer ke Kamboja.