KOMPAS.com - Transparansi merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan suatu negara. Pemerintah harus terbuka atau transparan kepada masyarakatnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparan diartikan sebagai segala sesuatu yang nyata, jelas, tidak terbatas pada beberapa orang tertentu saja, atau sifatnya terbuka.
Mengutip dari buku Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya (2010) karya Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, transparansi menjadi karakteristik atau salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Pemerintah harus memberikan informasi publik secara terbuka, mudah diperoleh, serta mudah dipahami masyarakat. Terkecuali informasi yang sifatnya rahasia negara, maka tidak bisa diberikan atau dipublikan di hadapan publik.
Adanya transparansi dalam suatu pemerintahan jelas membuat masyarakat semakin percaya dan berpihak kepada pemerintah. Sebaliknya, jika tidak transparan, hal ini dapat membuat masyarakat curiga dan enggan percaya kepada pemerintah.
Baca juga: Bentuk Akulturasi India dan Indonesia di Bidang Pemerintahan
Menurut Stevan Selfanus Ahuluheluw dalam jurnal Pentingnya Transparansi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Distrik Sorong Timur Kota Sorong (2013), transparansi pemerintahan akan meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan curang lainnya.
Maka dari itu, transparansi harus dibangun atas dasar arus informasi yang dapat diakses secara publik, kecuali rahasia negara. Tidak hanya itu, informasi yang sifatnya publik tersebut harus dengan mudah didapat, dimengerti, serta dipantau masyarakat.
Faktor penyebab
Salah satu akibat dari tidak adanya transparansi pemerintah ialah mudah terjadinya KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga hal ini tidak hanya merugikan pemerintah saja, melainkan juga seluruh masyarakat dan negara.
Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan pemerintahan yang tidak transparan adalah:
- Pengaruh kekuasaan
Kekuasaan yang dimiliki segelintir orang akan membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal atau kepentingan yang diinginkan. - Konflik sosial budaya
Terjadinya konflik sosial budaya juga bisa menjadi penyebab pemerintah tidak transparan. Konflik ini dapat terjadi karena keberagaman suku, budaya, dan agama dalam lingkungan masyarakat. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai permasalahan. - Penyelewengan hukum
Pemerintahan tidak transparan karena terjadinya penyelewengan hukum. Artinya hukum disalahgunakan, sehingga tidak adil atau berat sebelah ke pihak tertentu. - Etika
Dalam kehidupan masyarakat, etika menjadi sumber nilai penting. Apabila etika tidak diterapkan dengan baik, dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya. - Politik dan hukum
Sistem politik otoriter akan melahirkan pemimpin yang tidak dapat mendengar aspirasi serta memperjuangkan hak masyarakatnya. Terlebih lagi jika sistem politik ini didukung dengan penerapan hukum yang semena-semena atau tidak adil.
Baca juga: Sistem Pemerintahan dan Penduduk di Myanmar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.