Dampak Alih Fungsi Lahan

KOMPAS.com - Indonesia merupakan negara agraris dengan bidang pertanian yang menjadi basis utama perekonomian. 

Dalam permasalahan pembangunan, sektor pertanian masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Salah satunya permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 

Dikutip dari buku Alih Fungsi Lahan Pertanian (2005) karya Zainal Mustopa, alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi awalnya menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan. 

Alih fungsi lahan diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti keperluan memenuhi penduduk yang makin bertambah jumlahnya. 

Baca juga: Dampak Konversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri

Dalam jurnal Analisis faktor-Faktor Penentu Konversi Lahan di Provinsi Riau (2005) karya Irawan, terdapat dua hal yang memengaruhi alih fungsi lahan, yaitu: 

• Sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan. Sehingga aksesibilitas di lokasi menjadi semakin kondusif untuk pembangunan industri dan pemukiman yang mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor. 
• Peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain untuk menjual lahannya. 

Pembangunan perumahan merupakan salah satu sebab semakin berkurangnya air tanah dan timbulnya banjir pada musim hujan. Hal tersebut disebabkan karena semakin banyak perumahan semakin sedikit air yang terserap tanah.

Dampak alih fungsi lahan 

Dikutip dari jurnal Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo (2017) oleh Anisa Nurpita dan kawan-kawan, dampak alih fungsi lahan yakni: 

Dampak alih fungsi lahan memengaruhi ketersediaan pangan yang berkurang dan berakibat pada berkurangnya ketahanan pangan secara nasional. 

Baca juga: Berkurangnya Ketersediaan Ruang dan Lahan

Alih fungsi lahan mengakibatkan petani yang sebelumnya dapat mengusahakan tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan beras bagi rumah tangganya menjadi tidak memiliki beras dan harus membeli. 

Dengan hilangnya mata pencaharian sebagai petani maka menurunnya pendapatan dan daya beli serta berdampak pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga tani terhadap pangan. 

Investasi pemerintah terhadap pengairan menjadi tidak maksimal. Sarana dan prasarana dalam irigasi yang didanai pemerintah menjadi tidak berfungsi karena sebagian sasarannya sudah menjadi pemukiman, tidak lagi lahan pertanian.