KOMPAS.com - Sistem ekonomi campuran (mixed economy) merupakan salah satu sistem ekonomi yang digunakan beberapa negara di dunia.
Dalam sistem ini, pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat berjalan beriringan untuk memajukan perekonomian negaranya.
Dikutip dari buku Perekonomian Indonesia (2020) karya Ismail Hasang dan Muhammad Nur, sistem ekonomi campuran adalah perpaduan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.
Mixed economy memadukan kebebasan dan pengendalian. Artinya masyarakat dan swasta memiliki kebebasan dalam kadar tertentu disertai pengendalian dari pemerintah.
Peran penting pemerintah dalam sistem ekonomi ini ialah menyaring serta mengontrol perekonomian. Sementara swasta dan masyarakat diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Ada beberapa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Apa sajakah itu?
Baca juga: Sistem Ekonomi Campuran: Pengertian dan Ciri-cirinya
Kelebihan sistem ekonomi campuran
Menurut Elpisah dalam buku Pengantar Ekonomi Makro (2022), salah satu ciri sistem ekonomi campuran adalah pemerintah beserta pihak swasta dan masyarakat sama-sama berperan penting dalam perekonomian negara.
Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah:
- Perkembangan ekonominya relatif stabil, karena peran pemerintah, swasta, dan masyarakat sama besarnya
- Adanya dorongan dan inovasi untuk menciptakan kegiatan usaha
- Mediasi pemerintah bisa membatasi sindikasi (gabungan para pengusaha) pihak swasta juga masyarakat
- Pemerintah lebih berpusat pada keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Terpisahnya sektor pemerintah dan swasta
- Kegiatan ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat
- Kombinasi kegiatan ekonomi oleh pemerintah dan swasta menguntungkan kedua belah pihak
- Hak pribadi diakui.
Baca juga: Sistem Ekonomi Etatisme: Pengertian dan Ciri-cirinya
Kekurangan sistem ekonomi campuran
Dilansir dari buku Etika Bisnis (2020) karangan Eko Sudarmanto dkk, kekurangan sistem ekonomi campuran adalah:
- Beban pemerintah akan lebih berat dibanding swasta
- Kurang maksimalnya keuntungan yang didapatkan pihak swasta
- Tidak jelasnya batasan pengaruh pemerintah dalam perekonomian
- Adanya ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya
- Timbulnya anggapan bahwa pegawai pemerintah berstatus lebih tinggi dibanding swasta
- Sektor produksi lebih menguntungkan jika dikelola pemerintah
- Sulitnya memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat
- Mudah muncul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akibat lemahnya pengawasan pemerintah.