KOMPAS.com - Teori normatif media merupakan teori komunikasi massa yang mengkaji bagaimana media seharusnya dikelola atau bertindak demi kepentingan publik.
Pertama kali digagas oleh Fred Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam buku Four Theories of the Press.
Apa itu teori normatif media?
Pengertian teori normatif media
Menurut Henry Subiakto dan Rachmah Ida dalam buku Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi (2012), teori normatif adalah teori yang berisi penjelasan tentang bagaimana seharusnya media massa dioperasionalkan.
Di beberapa negara, teori normatif berkaitan dengan konsep ideal sistem penyiaran yang demokratis. Konsep ini diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai kebijakan yang berlaku.
Dilansir dari situs Communication Theory, teori normatif media menggambarkan cara ideal bagi sistem media untuk dikendalikan pemerintah, pemimpin, dan publik.
Baca juga: 4 Teori Pers Menurut Siebert, Peterson, dan Schramm
Pada dasarnya, teori ini berbeda dengan teori komunikasi lainnya. Sebab teori ini tidak memberi penjelasan atau prediksi ilmiah.
Intinya, teori normatif media lebih menitikberatkan pada hubungan pers (media massa) dengan pemerintah, ketimbang pers dan khalayak.
Asumsi teori normatif media
Dikutip dari situs MBA Knowledge Base, asumsi dasar teori normatif media adalah pers selalu mengambil bentuk dan warna dari struktur sosial serta politik di mana mereka beroperasi.
Teori normatif media terdiri atas enam teori. Empat di antaranya merupakan gagasan milik Siebert, Peterson, dan Schramm. Sedangkan dua lainnya digagas oleh Denis McQuail.
Berikut uraian singkatnya:
Teori otoritarianDalam teori ini, pers dipandang sebagai alat pemerintah untuk menginformasikan segala hal mengenai negara.
Baca juga: 5 Fungsi Pers sebagai Media Massa
Mulai dari memberi pernyataan resmi dari elite penguasa, hingga memberi informasi yang sifatnya membohongi publik soal apa yang benar dan salah.
Teori libertarianMerupakan kebalikan dari teori otoritarian. Teori ini memandang bahwa pers harus bebas kendali. Artinya pemerintah tidak punya hak secara langsung untuk membatasi media.
Teori tanggung jawab sosialAsumsi utamanya, yakni media memang memiliki sejumlah fungsi penting dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan politik demokrasi.
Dalam hal ini, media harus menerima kewajiban untuk memenuhi fungsi itu. Tidak hanya di bidang informasi, melainkan juga budaya.
Teori komunis SovietMenurut pandangan teori ini, media tidak boleh dimiliki secara pribadi. Pers harus hadir untuk melayani kepentingan serta mengendalikan kelas pekerja.
Media diharuskan memberi pandangan yang lengkap dan obyektif kepada masyarakat. Pers juga harus melayani masyarakat melalui pendidikan, informasi, motivasi, dan mobilisasi.
Baca juga: Pengertian Pers dan Ciri-cirinya
Teori media pembangunanSecara garis besar, teori ini mengharuskan media untuk menerima serta melaksanakan tugas pembangunan yang positif sesuai kebijakan nasional.
Media juga harus mengutamakan budaya dan bahasa nasional. Para wartawan dan pekerja media lainnya bertanggung jawab mengumpulkan serta menyebarkan informasi.
Demi kepentingan pembangunan negara, pemerintah atau negara berhak campur tangan untuk membatasi operasi media.
Teori media partisipan demokratisMcQuail menyatakan bahwa ciri utama teori ini berkaitan dengan kebutuhan, kepentingan, serta aspirasif aktif masyarakat.
Dalam teori ini, organisasi dan isi media tidak boleh tunduk pada kontrol politik atau birokrasi negara yang terpusat.
Baca juga: Teori Persamaan Media: Pengertian dan Asumsinya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.