Oleh: Rina Kastori, Guru SMPN 7 Muaro Jambi, Provinsi Jambi
KOMPAS.com - Pada masa penjajahan, awalnya Indonesia dikuasai oleh Inggris. Namun, setelah kekuasaan Inggris berakhir, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda.
Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia mengalami beberapa perubahan seperti perubahan ekonomi, perubahan pendidikan di berbagai daerah, serta perubahan kehidupan keagamaan dan sosial budaya.
Perubahan ekonomi
Pada 1830, pemerintah kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal van den Bosch memberlakukan Sistem Tanam Paksa (cultuur stelsel).
Tujuannya untuk mengisi kekosongan kas negara akibat banyaknya perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia di berbagai daerah.
Dengan sistem ini penduduk desa di Jawa diwajibkan menanam tanaman tertentu yang laku di pasaran internasional.
Baca juga: Sistem Tanam Paksa: Latar Belakang, Aturan, dan Penyimpangannya
Penduduk desa wajib menyerahkan hasil tanamannya kepada pemerintah kolonial melalui perantara, yaitu penguasa setempat.
Setelah mendapat kritikan dari kaum humanis dan kaum demokrat di negeri Belanda dan di Hindia Belanda, akhirnya Sistem Tanam Paksa dihapuskan pada 1870.
Penggantinya adalah Sistem Ekonomi Terbuka dengan menjadikan Indonesia sebagai tempat penanaman modal asing bagi para pengusaha dari berbagai negara.
Indonesia dijadikan sebagai tempat mencari bahan mentah melalui perkebunan perkebunan, pemasaran hasil industri di Eropa serta tempat penanaman modal asing.
Akibat dari dilaksanakannya Sistem Ekonomi Terbuka ini bangsa-bangsa di luar Belanda, seperti Inggris, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang berdatangan ke Indonesia. Mereka menanamkan modalnya untuk mencari keuntungan.
Baca juga: Cultuurstelsel, Sistem Tanam Paksa yang Sengsarakan Rakyat Pribumi
Pengusaha pribumi yang modalnya kurang, kalah bersaing dengan orang Barat sehingga banyak yang gulung tikar. Suasana seperti ini membuka pengisapan dengan cara baru dari negeri Indonesia.
Jika pada masa Sistem Tanam Paksa, Indonesia dieksploitasi oleh negara Belanda, maka dalam Sistem Ekonomi Terbuka Indonesia dieksploitasi oleh kaum swasta dan kapitalisme asing.
Pada 1881, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Koelie Ordonante yang mengatur para kuli. Dengan aturan ini, kuli yang akan dipekerjakan di Sumatra harus melalui kontrak kerja.
Tidak boleh meninggalkan pekerjaannya sebelum kontraknya habis. Bagi yang melarikan diri dikenakan hukuman berupa poenale sanctie.
Para pengusaha mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada kuli-kuli yang bekerja di perkebunan miliknya.
Baca juga: Dampak Tanam Paksa bagi Rakyat Indonesia
Koeli Ordonantie mendapat kecaman dari Amerika Serikat. Akhirnya, atas perjuangan Otto Iskandardinata dalam volksraad, undang-undang tersebut dihapuskan oleh Belanda pada abad ke-20.
Sementara itu, untuk mendukung program penanaman modal Barat di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda membangun irigasi, waduk-waduk, jalan raya, jalan kereta, dan pelabuhan-pelabuhan.
Dalam membangun sarana-sarana tersebut, pemerintah kolonial Belanda menggunakan tenaga bangsa Indonesia yang dipekerjakan tanpa upah, serta dikerahkan secara paksa. Sistem ini disebut sistem rodi (kerja paksa).
Penderitaan penduduk Indonesia dikritisi oleh kaum humanis Belanda. Mereka mengkritik pemerintah kolonial yang hanya mementingkan kekayaan negeri Belanda dengan cara mengeksploitasi penduduk negeri jajahan.
Baca juga: Kerja Rodi dan Romusha, Kerja Paksa Zaman Penjajahan
Pada tahun 1899, seorang pengacara Belanda bernama Mr. C.Th. van Deventer mengusulkan gagasan perbaikan nasib kaum pribumi.
Van Deventer memaparkan gagasannya dalam majalah de Gids. Van Deventer mengamukakan een erschuld atau utang budi, yaitu utang yang harus dilunasi untuk menjaga kehormatan.
Menurut van Deventer ada tiga cara untuk melaksanakan utang budi tersebut. Ketiga gagasan ini kemudian dikenal sebagai Politik Etis. Tiga gagasan politik etis yaitu:
- Memajukan pengajaran (edukasi)
- Memperbaiki pengairan (irigasi)
- Melakukan perpindahan penduduk (transmigrasi)
Baca juga: 3 Program Politik Etis atau Politik Balas Budi
Perubahan pendidikan di berbagai daerah
Pendidikan yang berkembang di Indonesia pada abad ke-19 menggunakan sistem yang diselenggarakan oleh organisasi agama Kristen, Katolik, dan Islam. Sistem persekolahan Islam menggunakan sistem pesantren.
Di luar itu, pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan Barat. Sistem pendidikan Islam dilaksanakan melalui pondok pesantren dengan kurikulum yang terbuka serta staf pengajar yang berasal dari para kiai.
Sistem pendidikan ini lebih menekankan pada pendidikan agama, kemampuan membaca huruf Arab serta dengan menggunakan bahasa setempat.
Sistem pendidikan pesantren dianggap lebih demokratis sebab membuka kesempatan kepada semua golongan untuk memperoleh pendidikan di sana. Materi pelajaran umum dalam sistem ini hanya mendapat porsi yang lebih kecil.
Baca juga: Dampak Positif Pembangunan Sekolah di Masa Politik Etis bagi Indonesia
Namun demikian, melalui sistem pendidikan ini telah melahirkan banyak orang yang memiliki pandangan maju serta mampu melihat kondisi buruk masyarakat yang menjadi korban dari imperialisme Barat.
Sistem pendidikan yang dijalankan pemerintah kolonial menggunakan sistem Barat dengan menyediakan tempat berupa sekolah, kurikulum serta guru dengan jadwal teratur.
Pada awalnya, sekolah yang didirikan adalah sekolah gubernemen di setiap kabupaten atau kota besar.
Sekolah-sekolah tersebut baru didirikan pada 1840-an dan diperuntukkan bagi warga pribumi dari golongan menengah atau anak pengawai pemerintah.
Untuk menyiapkan tenaga pengajar, didirikan sekolah guru di Salatiga (1852), Bandung, dan Probolinggo (1866). Lulusan sekolah tersebut ditempatkan di sekolah-sekolah gubernemen.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pangreh praja (birokrasi pemerintahan), didirikan hoofdenschool di Bandung, Magelang, Probolinggo, dan Tondano pada 1878.
Baca juga: Sistem Pendidikan Nasional
Di sekolah tersebut digunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada 1900, hoofdenschool berubah nama menjadi OSVIA (Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren).
Di sekolah tersebut diajarkan mengenai hukum administrasi, dan negara untuk menyiapkan calon pangreh praja.
Di tingkat perguruan tinggi didirikan sekolah pertanian di Bogor, sekolah dokter hewan di Surabaya, sekolah bidan di Weltevreden (pinggiran Batavia), dan sekolah mantri cacar di Jakarta yang kemudian berubah menjadi Sekolah Dokter Jawa.
Sekolah-sekolah tersebut diikuti oleh siswa dari kalangan priyayi atau para pamong praja dari lingkungan keraton atau pendopo kabupaten.
Baca juga: STOVIA, Sekolah Kedokteran yang Melahirkan Tokoh Pergerakan Nasional
Memasuki abad ke-20, sejarah Indonesia ditandai dengan makin banyaknya orang terpelajar yang memperoleh pendidikan Belanda. Mereka bekerja di sektor pemerintahan sebagai pangreh praja serta pegawai swasta.
Kelompok terpelajar tersebut telah mampu meningkatkan status sosialnya dari yang berkedudukan rendah menjadi lebih baik.
Kehidupan keagamaan dan sosial budaya
Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia berkaitan dengan penyebaran dua aliran besar agama yaitu, Kristen Katolik dan Kristen Protestan.
Bangsa Portugis dan Spanyol dianggap sebagai pelopor masuknya agama Katolik di Indonesia. Bersama dengan pelayaran kedua bangsa tersebut ikut pula para pastor serta misionaris lainnya untuk menyebarkan agama Katolik.
Salah satunya adalah Franciscus Xaverius yang dianggap sebagai pelopor agama Katolik di Indonesia.
Baca juga: 6 Agama di Indonesia beserta Kitab Suci dan Tempat Ibadahnya
Kedatangan agama Protestan di Indonesia dibawa oleh para zending atau penyebar Protestan, terutama orang-orang Belanda yang tergabung dalam Netherlandsch Zendelings Genootschap (NZG).
Penyebaran agama Kristen terhadap masyarakat Indonesia dilakukan dengan mendekati kepala adat atau kepala suku. Penyebaran juga dilakukan terhadap masyarakat yang masih memiliki kepercayaan lama.
Pada masa kolonial, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijaksanaan yang menghambat perkembangan agama, terutama Islam.
Kebijakan ini dibagi dalam dua bagian besar, yaitu kebijakan politik dan kebijakan sosial-budaya. Berikut penjelasannya:
Baca juga: Politik Etis Belanda: Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional
Kebijakan politikKebijakan politik lebih ditekankan pada usaha peredaman aktivitas umat Islam yang akan membahayakan kedudukan mereka di tanah jajahan.
Terutama sejak pemerintahan Belanda menyadari bahwa banyak perlawanan daerah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Islam serta menggunakan simbol-simbol agama Islam untuk meningkatkan semangat perlawanan.
Cara lain yang dilakukan pemerintah Belanda yaitu dengan membatasi kaum muslim menunaikan ibadah haji.
Hal tersebut karena pemerintah Belanda menyadari bahwa kaum muslim yang telah menunaikan haji, memiliki kesadaran nasional yang membahayakan kepentingan dan kelangsungan penjajahan di Indonesia.
Baca juga: Perubahan Sosial: Pengertian Ahli dan Bentuk-bentuknya
Kebijakan sosial-budayaKebijakan di bidang sosial-budaya keagamaan dianggap tidak membahayakan kedudukan pemerintah kolonial.
Akibat dari kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang keagamaan, terutama Islam, telah menimbulkan kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran pembaruan dalam Islam.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.