Oleh: Rina Kastori, Guru SMPN 7 Muaro Jambi, Provinsi Jambi
KOMPAS.com - Berkembangnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, tak terlepas dari peran VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie), yakni kongsi dagang milik Belanda.
Setelah kegagalan VOC, Indonesia mengalami beberapa pemerintahan, yaitu masa Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles.
Berikut penjelasannya:
Peranan VOC pada masa awal kolonialisme
Pedagang Indonesia mengalami kerugian, terutama setelah didirikannya VOC pada 1602. Kongsi dagang itu didirikan untuk mengintensifkan perdagangan di Indonesia, serta menghindari persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda.
Oleh Pemerintah Belanda, VOC diberikan beberapa hak istimewa yang disebut Hak Octroi, yaitu:
- Mendapat hak monopoli perdagangan
- Memperoleh hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri
- Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
- Berhak mengadakan perjanjian
- Berhak melakukan perang dengan negara lain
- Berhak menjalankan kekuasaan kehakiman
- Mengadakan pemungutan pajak
- Memiliki angkatan perang sendiri
- Berhak mengadakan pemerintahan sendiri.
Baca juga: VOC pada Masa Penjajahan Belanda di Indonesia
Untuk mempertahankan monopoli perdagangannya, VOC meningkatkan kekuatan militer dengan membangun benteng pertahanan di Ambon, Malaka (setelah direbut dari Portugis), dan Jayakarta (yang pada 1619 diubah namanya menjadi Batavia).
Batavia ini menjadi pelabuhan penting alternatif dari Maluku dan Malaka. Kota ini juga menjadi pusat operasional VOC atas seluruh Indonesia.
Meski sempat mengalami masa kejayaan, VOC akhirnya mengalami kemunduran. Beberapa faktor pendorong mundurnya VOC adalah:
- Banyaknya korupsi
- Kuatnya persaingan di antara kongsi dagang
- Banyak biaya yang dikeluarkan untuk menumpas pemberontakan rakyat
- Peningkatan kebutuhan pegawai VOC.
Pada 1799, organisasi yang sudah banyak memberi keuntungan besar bagi Belanda, dan menimbulkan banyak korban di Indonesia, secara resmi dibubarkan.
Indonesia pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)
Pada 1808, Herman Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia, untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Perancis.
Baca juga: Upaya Daendels dalam Mempertahankan Pulau Jawa
Pada masa pemerintahannya, dibangun Jalan Raya Pos (Grote Postweg) dari Anyer sampai Panarukan, dengan memaksa penguasa di Jawa untuk mengerahkan rakyat bekerja dalam proyek tersebut.
Kerja paksa yang sudah dijalankan oleh VOC tersebut kemudian diteruskan Daendels. Untuk membiayai proyek tersebut, rakyat dibebani pajak tertentu yang cukup besar.
Dengan demikian, sistem wajib penyerahan model VOC diteruskan oleh Daendels. Tanah milik rakyat yang produktif dijual kepada orang Belanda, China, dan Arab.
Dari cara itu, Daendels memperoleh uang untuk mempertahankan politiknya di Jawa, serta membangun pasukan sebesar 18 ribu orang (sebagian besar pribumi), benteng pertahanan, dan jaringan logistik lainnya
Indonesia pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles (1811-1816)
Serangan terhadap kekuasaan imperium Perancis di Indonesia terbukti pada 1811.
Ternyata perang antara Perancis (Belanda di pihak Perancis) dengan Inggris yang terjadi di Eropa, merembet ke Indonesia.
Baca juga: Faktor Kegagalan Sistem Tanam Paksa oleh Raffles
Pasukan Inggris yang sudah memiliki pangkalan dagang dan militer di Indonesia serta India, dengan mudah mengalahkan pasukan Perancis dan Belanda di Indonesia.
Pada 8 Agustus 1811, 60 kapal Inggris melakukan serangan ke Batavia. Akhirnya, Batavia dan daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris, pada 26 Agustus 1811.
Dalam waktu singkat, seluruh Pulau Jawa dapat direbut. Pasukan Inggris mendapat dukungan dari beberapa raja di Jawa, salah satunya Mangkunegara yang merasa kecewa dengan pemerintahan Daendels.
Dengan demikian sejak 1811, Indonesia menjadi daerah jajahan Inggris. Berbeda dengan Daendels, Raffles lebih bersifat liberal dalam menjalankan pemerintahannya.
Beberapa hal yang dilakukannya, yaitu:
- Menghapuskan sistem kerja paksa (rodi), kecuali untuk daerah Priangan dan Jawa Tengah
- Menghapuskan pelayaran hongi dan segala jenis tindak pemaksaan di Maluku
- Melarang adanya perbudakan
- Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan hasil bumi
- Melaksanakan sistem landrente stelsel (sistem pajak bumi) dengan ketentuan:
- Petani harus menyewa tanah yang digarapnya kepada pemerintah
- Besaran sewa tanah tergantung pada keadaan
- Pajak bumi harus dibayar dengan uang, beras, atau tanah
- Orang-orang bukan petani akan dikenakan pajak kepala
- Membagi Pulau Jawa menjadi Keresidenan
- Mengurangi kekuasaan para bupati
- Menerapkan peradilan dengan sistem juri.
Baca juga: Faktor Penyebab Kemunduran VOC
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.