Oleh: Yopi Nadia, Guru SDN 106/IX Muaro Sebapo, Muaro Jambi, Provinsi Jambi
KOMPAS.com - Setiap negara tentu memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Melalui sistem pemerintahan, negara tersebut dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan. Sistem pemerintahan tidak langsung ditentukan begitu saja.
Sistem pemerintahan adalah gabungan dari dua kata yang masing-masing katanya memiliki arti atau makna. Kata sistem berasal dari kata “system”.
Kata tersebut adalah kata dari Bahasa Inggris. Memiliki arti susunan, cara, jaringan, tatanan atau cara.
Ada beberapa pengertian dari sistem pemerintahan. Pengertian tersebut disampaikan oleh ahli dan orang yang mahir dalam bidangnya, sebagai berikut:
Baca juga: Bentuk dan Sistem Pemerintahan yang Berlaku Dunia
Moh Mahfud MD
Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD adalah sebuah mekanisme dari kerja. Sistem pemerintahan adalah koordinasi atau sebuah hubungan.
Koordinasi tersebut terjadi di antara ketiga cabang kekuasaan. Cabang kekuasaan tersebut meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Aristoteles
Aristoteles membagi bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah. Selain itu, Aristoteles juga membagi berdasarkan sifat pemerintahannya.
Pembagian yang dilakukan oleh Aristoteles ini dibagi menjadi 6. Pembagian tersebut antara lain tirani, monarki, oligarki, aristokrasi, demokrasi dan republik atau politeia.
Baca juga: Peradaban Persia Kuno: Sistem Pemerintahan dan Keruntuhannya
Polybius
Polybius juga membagi bentuk pemerintahan. Pembagian ini didasarkan pada jumlah orang. Selain itu, pembagian juga dilakukan berdasarkan sifat dari bagaimana pemerintahnya.
Berdasarkan sudut pandang Polybius, sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi enam jenis pemerintahan. Ada monarki, oligarki, tirani, aristokrasi, anarki atau otokrasi dan demokrasi.
Kranenburg
Kranenburg juga menyatakan sesuatu mengenai sistem pemerintahan. Menurutnya, ada ketidakpastian antara pengguna istilah monarki dan republik. Ketidakpastian tersebut untuk menyebut bentuk pemerintahan atau bentuk negara.
Leon Duguit
Sistem pemerintahan menurut Duguit juga dibagi menjadi beberapa bagian. Pembagian ini berdasarkan cara menunjuk kepala negaranya. P
ada sistem republik, kepala negara akan diangkat lewat pemilihan. Sedangkan pada sistem monarki, kepala negaranya akan diangkat secara turun temurun atau melalui silsilah keluarga.
Baca juga: Monarki Absolut: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh Negaranya
Jellinek
Sistem pemerintahan menurut Jellinek juga dibagi menjadi dua. Terdapat sistem pemerintahan monarki dan sistem pemerintahan republik. Pendapat yang disampaikan oleh Jellinek ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Leon Duguit.
Hukum Tata Negara
Menurut hukum tata negara terdapat 3 pengertian sistem pemerintahan yaitu:
- Dalam arti sempit
Sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah sebuah kajian yang melihat dua hubungan. Hubungan tersebut terjadi di antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.
Kedua lembaga itu berapa pada sebuah negara. Berdasarkan kajian ini, maka dihasilkan dua sistem pemerintahan. Pertama, sistem pemerintahan parlementer. Kedua, sistem pemerintahan presidensial.
Baca juga: Sistem Presidensial, Sistem Pemerintah di Indonesia
- Dalam arti luas
Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sebuah kajian pemerintah negara. Kajian tersebut bertolak dari hubungan di antara semua organ negara. Termasuk hubungan di antara pemerintah pusat dan bagian yang ada pada negara.
Bertitik tolak dari pandangan ini, sistem pem34intahan negara dibedakan menjadi tiga. Pertama, sistem negara kesatuan. Kedua, sistem negara serikat atau federal. Ketiga, sistem negara konfederasi.
- Dalam arti sangat luas
Dalam arti yang sangat luas, sistem pemerintahan adalah sebuah kajian yang menitik beratkan dua hubungan. Hubungan tersebut di antara negara dengan para rakyatnya.
Berdasarkan kajian ini, sistem pemerintahan dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, sistem pemerintah monarki. Kedua, sistem pemerintahan aristokrasi. Ketiga, sistem pemerintahan demokrasi.
Baca juga: Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
David Apter
Sistem pemerintahan merupakan anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab. Anggota tersebut mampu mempertahankan semua kebudayaan. Meliputi hal-hal mengenai kenegaraan serta pemerintahannya.
Pendapat yang disampaikan oleh David Apter ini menekankan bahwa sistem pemerintahan tentu memiliki monopoli praktis. Monopoli praktis yang dimaksud tersebut mengenai kekuasaan secara paksa.
Sayre
Sistem pemerintahan menurut Sayre adalah organisasi dalam tingkatan di sebuah negara. Di dalam organisasi tersebut terdapat pengabdian tugas. Selain itu terdapat pula peran yang berbeda-beda di antara satu dengan lainnya.
Hal ini nantinya akan menimbulkan sebuah pola. Pola yang dimaksud adalah pola keterkaitan. Selain itu, akan saling mengawasi.
Baca juga: Monarki Konstitusional: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh Negaranya
Rosenal
Menurut Rosenal, sistem pemerintahan memiliki definisi sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut diberikan tugas dan wewenang sebagai kajian. Mengenai cara-cara penyelenggaraan kenegaraan
Ini terjadi baik secara ekstern atau intern. Hal ini menyebabkan memiliki struktur yang berbeda. Struktur yang berbeda tersebut dilihat dalam perspektif global.
Haryanto
Sistem pemerintahan adalah hal-hal mengenai pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan secara fungsional. Hal itu dilakukan di dalam organisasi kenegaraan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.