Nilai Praksis Pancasila dalam Pemerintahan

Oleh: Yopi Nadia, Guru SDN 106/IX Muaro Sebapo, Muaro Jambi, Provinsi Jambi

KOMPAS.com - Nilai praksis Pancasila dapat terwujud ketika nilai-nilai inti dan perangkat Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari semua warga negara.

Sebagai wujud nilai praksis Pancasila, warga negara dapat menunjukkan sikap positif dalam menerapkannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemerintahan.

Apa saja contoh nilai praksis Pancasila dalam pemerintahan? Berikut adalah contoh nilai praksis Pancasila dalam pemerintahan sesuai dengan kelima butir sila!

Baca juga: Arti Nilai Praksis Pancasila dan Contoh Perwujudannya

Contoh nilai praksis Pancasila sila ke-1

Beberapa contoh nilai praksis Pancasila sila ke-1, adalah: 

• Untuk menciptakan kesempatan memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, permadani keagamaan. Misalnya, menyosialisasikan kegiatan keagamaan, memperkenalkan hari raya pada masa-masa keagamaan, meninggikan cahaya keimanan dan ketaqwaan, mengikrarkan agama, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, tetapi hukum Indonesia mengharuskan mereka untuk memeluk suatu agama. Saat ini, ada lima agama yang diakui
• Pemerintah menjamin kehidupan beragama dan toleransi antarumat beragama. Toleransi berlaku di sini, terutama dalam hal izin untuk menganut atau menyembah agama lain
• Pengabdian kepada Allah SWT. Pemerintah dapat mewujudkan terpenuhinya segala kewajiban dan larangan setiap negara menurut agama dan kepercayaannya
• Keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mengawasi segala tindakan kita di dunia ini untuk mempertanggungjawabkan masa depan
• Persetujuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini ada karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa
• Pemerintahan harus menjamin bahwa semua warga negara Indonesia (warga negara Indonesia dan orang asing) menganut agama dan kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Baca juga: Contoh Penerapan Sila Pertama Pancasila

Contoh nilai praksis Pancasila sila ke-2

Beberapa contoh nilai praksis Pancasila sila ke-2, sebagai berikut: 

• Pengakuan martabat manusia. Hal ini penting karena persepsi tentang harkat dan martabat manusia juga telah meningkat dan tidak lagi berdampak pada orang lain.
• Penghormatan terhadap kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan harus dihapuskan oleh seluruh dunia, khususnya Indonesia. Karena itu juga merupakan dasar pemerintahan, misi memenuhi kewajibannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu lain.
• Pejabat tinggi pemerintah harus mampu mewujudkan keadilan dengan peradaban yang kokoh. Mungkin bijaksana untuk mengadopsi kebijakan dan sikap ketika menghadapi masalah yang muncul di negara itu. Dengan kata lain, pejabat pemerintah Indonesia tidak samar-samar menunggu dalam menghadapi gejolak sosial.
• Memahami orang ini sebagai makhluk Tuhan yang universal dan biarkan otoritas pemerintah menempatkannya sesuai dengan fakta. Ini bukan pernyataan yang merendahkan, tidak diskriminatif, dan selalu mengakui persamaan hak orang lain.
• Pemerintah berlaku adil terhadap semua warga negara dan penduduk wilayahnya.
• Orang yang berakal memiliki rasa hak cipta yang merupakan kekuatan yang berbeda dari makhluk lain.
• Pemerintah berupaya meningkatkan potensi seluruh masyarakat. Melalui hak cipta dan inisiatif.

Baca juga: Contoh Penerapan Sila Kedua Pancasila

Contoh nilai praksis Pancasila sila ke-3

Berikut beberapa contoh nilai praksis Pancasila sila ke-3, yaitu: 

• Cinta Nasional Ini adalah bagian dari nilai dan makna nasionalisme. Pejabat pemerintah dapat berkreasi dan menyosialisasikan untuk negara Indonesia dan daerah asal.
• Komitmen terhadap tanah air dan negara Indonesia. Hal ini akan memungkinkan semua warga negara untuk menunjukkan semua prestasi dan kemampuannya di mana pun mereka kembali ke Indonesia. Mereka mengabdikan seluruh hidup dan ilmunya untuk kejayaan bangsa Indonesia.
• Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai wakil dan tokoh nasional yang dipercaya masyarakat untuk menyusun rencana dan strategi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemerintah dapat mengundang pihak mana saja untuk bergabung kapan saja. Pemerintah dapat mendorong persatuan seluruh komponen negara, dan jika terjadi perselisihan dan pemerintah akan menjadi mediator dalam mendukung persatuan Indonesia dan penyelesaian perselisihan.
• Administrasi, penghapusan kekuasaan, dan perolehan kekuasaan tidak tergantung pada suku, asal, dan warna kulit. Pejabat pemerintah dapat dipekerjakan dari mana saja di negara ini, tergantung pada pengalaman dan keuntungan mereka di Indonesia. Tidak ada leluhur khusus atau otoritas berbasis yang etnis.
• Setelah memahami semua nilai persatuan Indonesia, pemerintahan memperoleh nilai dan membentuk masyarakat Indonesia. Setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, ras atau agama, perlu melindungi diri mereka sendiri di semua bidang. Tentunya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Contoh Penerapan Sila Ketiga Pancasila

Contoh nilai praksis Pancasila sila ke-4

Contoh nilai praksis Pancasila sila ke-4, sebagai berikut: 

• Pejabat tinggi pemerintah adalah orang yang dapat merumuskan kebijakan berdasarkan akal sehat dan kebijaksanaan dari bawah sampai atas. Tidak ada pemimpin yang bisa menerima tawaran dan kritik dari mereka yang memilihnya.
• Dalam pemerintahan, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Misalnya, dalam pemilu, setiap orang yang memiliki hak pilih memiliki hak untuk memilih (pemilih aktif) dan hak untuk memilih (pemilih pasif).
• Gotong royong juga patut diterima oleh pemerintah. Gotong royong berarti semua pejabat pemerintah mengejar tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan itu dengan cepat.
• Pengakuan nilai kedaulatan berada ditangan rakyat sebagai ciri negara demokrasi. Pemerintah lahir dari rakyat, dan seluruh pemerintahan mewakili rakyat yang dipilih dalam proses pemilihan.
• Pemerintah rakyat harus menyatakan kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan golongan/kelompok atau perseorangan, karena penyelenggara pemerintahan adalah wakil rakyat. Semua kebijakan pemerintah, penyelenggara negara untuk rakyat sebenarnya adalah wakil rakyat untuk rakyat.

Baca juga: Contoh Penerapan Sila Keempat Pancasila

Contoh nilai praksis Pancasila sila ke-5

Berikut contoh nilai praksis Pancasila sila ke-5, yakni: 

• Pemerintah melindungi seluruh warga negara Indonesia untuk tenaga kerja Indonesia dan pembangunan sesuai dengan wilayahnya. Misalnya dengan meningkatkan keterampilan dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Jika mereka diberi kesempatan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuannya, mereka pun bisa membangun negara.
• Tujuan masyarakat adil dan makmur harus dicapai oleh aparat pemerintah. Ide-ide tersebut tidak hanya mencakup tujuan fisik atau materi, tetapi juga tujuan mental.
• Menekankan prinsip-prinsip pemerintah yang mendukung kemajuan dan pembangunan. Oleh karena itu, tidak ada pemborosan dalam melaksanakan pembangunan tersebut.
• Nilai antara hak dan kewajiban dan menghormati orang lain, dan semua warga negara saling menghormati.