Oleh: Rina Kastori, Guru SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Muaro Jambi, Provinsi Jambi
KOMPAS.com - Orde Baru adalah masa sebelum Reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Pemerintah melakukan Penataan Stabilitas Politik. Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden.
Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru.
Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik.
Baca juga: Peristiwa Penting Era Orde Baru
Langkah perkembangan politik pada masa Orde Baru adalah:
- Pemulihan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
- Pemulihan hubungan dengan Malaysia
- Kembali menjadi anggota PBB
- Memprakarsai pembentukan ASEAN
- Penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai politik
- Pemilihan umum
- Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila
- Dwifungsi ABRI
Berikut penjelasannya:
Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif
Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.
Di antaranya Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesa, Politik Bebas Aktif
Pemulihan hubungan dengan Malaysia
Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei–1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok.
Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetuju- an pemulihan hubungan Indonesia–Malaysia di Jakarta.
Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia.
Kembali menjadi anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota.
Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.
Baca juga: Mengapa Indonesia Keluar dari PBB pada 1965?
Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN
Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.
Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerja sama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya.
Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah:
- Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia)
- S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura)
- Tun Abdul Razak (Pejabat Perdana Menteri Malaysia)
- Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand)
- Narcisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina)
Baca juga: 5 Tokoh Pendiri ASEAN
Penyederhanaan partai politik
Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.
Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut:
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti.
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
- Golongan Karya (Golkar)
Penyederhanaan partai-partai politik ini didasari oleh alasan–alasan tertentu, seperti kasus pada masa Demokrasi Parlementer.
Banyaknya partai poitik pada masa itu justru menghambat pembangunan. Penyebabnya bukan saja karena persaingan antarpartai politik, melainkan juga persaingan di dalam tubuh partai politik itu sendiri yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik.
Baca juga: Partai Politik: Definisi dan Fungsinya
Atas dasar itu, pemerintah Orde Baru berpendapat perlu melakukan penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
Pemilihan umum
Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.
Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar.
Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah (pegawai negeri sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan. Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah. Dari kota sampai pelosok desa.
Baca juga: Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi Pancasila
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila.
Gagasan tersebut terkenal dengan nama Eka Prasetia Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Oleh karena itu, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat.
Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pegawai negeri, baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru.
Melalui penataran P4 itu, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara) merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial.
Baca juga: Fungsi Pancasila bagi Bangsa Indonesia
Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian diharapkan persatuan dan kesatuan nasional dapat terpelihara.
Dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.
Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, Dwifungsi ABRI mulai dihapuskan.
Suka baca tulisan-tulisan seperti ini? Bantu kami meningkatkan kualitas dengan mengisi survei Manfaat Kolom Skola
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.