Oleh: Rina Kastori, Guru SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Muaro Jambi, Provisnsi Jambi
KOMPAS.com - Indonesia mengalami berbagai masa pemerintahan, salah satunya adalah Masa pemerintahan Demokrasi Parlemeter. Pada Masa Demokrasi Parlementer, terjadi beberapa perkembangan politik.
Berikut adalah perkembangan politik pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959):
Sistem pemerintahan
Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer.
Artinya, Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini parlemen sangat berkuasa.
Baca juga: Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
Jika kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem Demokrasi Liberal.
Sistem kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah Zaken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbang- kan latar belakang partainya.
Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet.
Baca juga: Kabinet Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa
Sistem kepartaian
Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut adalah:
- Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
- Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Partai Sosialis Indonesia (PSI)
- Partai Komunis Indonesia (PKI)
- Partai Buruh Indonesia (PBI)
- Partai Rakyat Jelata (PRJ)
- Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
- Partai Rakyat Sosialis (PRS)
- Persatuan Marhaen Indonesia (Permai)
- Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI)
Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antarpartai.
Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan.
Baca juga: Partai Politik: Definisi dan Fungsinya
Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politikyang memerintah.
Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan stabilitas politik, sosial ekonomi, serta keamanan terganggu.
Pemilu 1955
Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.
Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka.
Baca juga: Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia
Banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada Pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara.
Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955.
Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada Pemilu ini dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.
Anggota DPR hasil Pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota Konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956.
Baca juga: Pengertian Pemilu, Tujuan, Asas, dan Prinsip
Gangguan keamanan
Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil.
Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing- masing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan kemanan menjadi tidak stabil.
Hal ini menyebakan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan-pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer:
- Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
- Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
- Pemberontakan Andi Azis
- Pemberontakan PRRI dan Permesta
Baca juga: Pemberontakan PRRI dan Permesta
Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda
Pada masa Demokrasi Parlementer, Indonesia mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan.
Meski demikian, pemerintah pada masa Demokrasi Parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan, di antaranya adalah Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda.
Suka baca tulisan-tulisan seperti ini? Bantu kami meningkatkan kualitas dengan mengisi survei Manfaat Kolom Skola
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.