Oleh: Rina Kastori, Guru SMPN 7 Muaro Jambi, Provinsi Jambi
KOMPAS.com - Masa Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara.
Pada saat itu, jabatan kepala negara dipegang oleh Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965.
Sejak berakhirnya pemilu pada 1955, Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya pada partai politik.
Karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri, dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.
Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong.
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolok ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik utama waktu itu, yakni: Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat.
Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya
Karakteristik demokrasi terpimpin
Karakteristik utama demokrasi terpimpin adalah penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR.
Meski begitu, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah, begitu pula dengan hak asasi manusia.
Demokrasi Terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan makin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.
Hubungan PKI dan Soekarno
Hubungan PKI dan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapat massa.
Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini didukung oleh PKI.
Sementara itu, unsur kekuatan lainnya dalam Demokrasi Terpimpin adalah TNI-Angkatan Darat yang melihat perkembangan PKI dan Soekarno dengan curiga.
Terlebih saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan Soekarno. Hal ini dianggap sebagai upaya menyaingi kekuatan Angkatan Darat dan memecah belah militer.
Baca juga: Penerapan Demokrasi Terpimpin
Keretakan hubungan Soekarno dengan pemimpin militer akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya.
Sikap militan radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan politiknya yang meningkat, membuat jurang permusuhan yang terjadi kian melebar.
Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September 1965.
Partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami pembubaran paksa. Pembubaran ini dilakukan lewat Penetapan Presiden (Penpres) yang dikeluarkan pada 31 Desember 1959.
Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai sebagai berikut:
- Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila
- Menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya
- Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah
- Partai harus mempunyai cabang terbesar minimal di seperempat jumlah daerah tingkat I, dan jumlahnya harus seperempat dari jumlah daerah tingkat II di seluruh Indonesia
- Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai
- Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah, atau yang secara resmi tidak mengutuk anggota partai untuk membantu pemberontakan.
Sampai 1961, hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi prasyarat di atas.
Baca juga: Politik Demokrasi Terpimpin: Peta Kekuatan Politik Nasional
Melalui Keppres No. 128 tahun 1961, partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII dan IPKI.
Sedangkan Keppres No. 129 tahun 1961 menolak diakuinya PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebasa Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Goondokusumo.
Selanjutnya melalui Keppres No. 440 tahun 1961, telah diakui Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).
Demikianlah kehidupan partai politik di masa Demokrasi Terpimpin. Partai tersebut hampir tidak bisa memainkan perannya dalam pentas perpolitikan nasional kala itu.
Hal ini mungkin disebabkan oleh peran Soekarno yang amat dominan dalam menjalankan pemerintahannya yang sangat otoriter saat Demokrasi Terpimpin.
Suka baca tulisan-tulisan seperti ini? Bantu kami meningkatkan kualitas dengan mengisi survei Manfaat Kolom Skola
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.