Oleh: Rina Kastori, Guru SMPN 7 Muaro Jambi, Provinsi Jambi
KOMPAS.com- Demokrasi Terpimpin menggantikan sistem demokrasi liberal, berlaku sejak 1959 hingga 1965.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.
Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat bersifat liberal dan tidak dapat menciptakan kestabilan politik.
Menurut Soekarno, penerapan sistem Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan yang kuat untuk membangun Indonesia.
Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia.
Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan.
Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai yang ada pada waktu itu berjumlah 40, dan dibubarkan.
Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya
Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang.
Dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan dengan kalangan militer. Beberapa partai dimanfaatkan Soekarno untuk dijadikan penyeimbang.
Partai politik di masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa Demokrasi Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai lainnya dihimpun Soekarno menggunakan suatu ikatan kerja sama yang didominasi ideologi.
Dengan demikian, partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok yang diwakilinya.
Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dalam tahun awal Demokrasi Terpimpin.
Partai politik seperti NU dan PNI dapat dikatakan pergerakannya lumpuh karena akibat tekanan presiden yang menuntut mereka menyokong apa yang telah dilakukan olehnya.
Sebaliknya, golongan komunis memainkan peranan penting.
Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada dasarnya, sepuluh partai politik yang ada tetap diperkenankan untuk hidup, termasuk NU dan PNI, tetapi semua wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden.
Mereka juga harus mengemukakan idenya sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden.
Partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno.
Penetapan Presiden (Penpres) adalah senjata Soekarno yang paling ampuh untuk melumpuhkan apa saja yang dinilai menghalangi jalannya revolusi yang hendak dibawanya.
Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya mengandung nilai asli Indonesia dan lebih baik dibanding sistem Barat, ternyata pelaksanaannya lebih mengarah ke otoriter.
Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu 1955 yang didalamnya terdiri dari partai pemenang pemilihan umum, dibubarkan.
Beberapa partai yang dianggap terlibat dalam pemberontakan sepanjang 1950an, seperti Masyumi dan PSI, juga dibubarkan dengan paksa.
Bahkan pada 1961, semua partai politik, kecuali 9 partai yang dianggap dapat menyokong atau dapat dikendalikan, dibubarkan pula.
Baca juga: Politik Demokrasi Terpimpin: Peta Kekuatan Politik Nasional
Dalam penggambaran kiprah partai politik, ada satu partai yang pergerakan serta peranannya begitu dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada masa itu, kekuasaan memang berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-Angkatan Darat, dan PKI.
Oleh karena itu, untuk mendapat gambaran mengenai kehidupan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin, pergerakan PKI pada masa ini tidak dapat dilepaskan.
Kemudian, pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat.
Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa ini, partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional.
Partai-partai yang ada ditekan, agar menyokong dan mendukung gagasan presiden. Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan secara paksa.
Dengan demikian, partai politik itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok yang diwakilinya.
Sampai 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).
Baca juga: Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif.
Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur.
Meski begitu, pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur.
Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara komunis, seperti Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara.
Suka baca tulisan-tulisan seperti ini? Bantu kami meningkatkan kualitas dengan mengisi survei Manfaat Kolom Skola
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.