Mengapa pada Sistem Ekonomi Terpusat, Semua Alat Sumber Produksi Dimiliki Negara?

KOMPAS.com - Sistem ekonomi terpusat adalah sistem perekonomian di mana seluruh kebijakan ekonominya dikuasai pemerintah.

Dalam sistem ini, masyarakat hanya berperan sebagai warga biasa yang menjalankan kegiatan ekonomi seturut kebijakan pemerintah.

Menurut Ramlawati, dkk dalam buku Pengantar Ekonomi (2022), semua yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi diatur oleh pemerintah secara terpusat.

Individu atau perorangan tidak punya kebebasan untuk mengembangkan kegiatan produksi maupun distribusi.

Salah satu hal yang turut diatur dalam sistem ekonomi terpusat adalah penggunaan alat sumber produksi yang juga dikuasai negara.

Baca juga: Sistem Ekonomi Komando: Pengertian, Ciri, Kelebihan dan Kekurangan

Mengapa pada sistem ekonomi terpusat, semua alat sumber produksi dimiliki negara?

Alasan mengapa pada sistem ekonomi terpusat semua alat sumber produksi dikuasai negara

Dikutip dari buku Ekonomi Pancasila dalam Menghadapi Era Industrialisasi (2022) oleh Jiuhardi, berikut ciri-ciri sistem ekonomi terpusat:

• Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai negara
• Semua kegiatan ekonominya harus diusahakan bersama
• Jumlah dan jenis produksi barang ditentukan pemerintah
• Harga dan penyaluran barang juga dikendalikan negara
• Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara.

Sistem perekonomian terpusat sering juga disebut sistem ekonomi komando. Mengapa demikian?

Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian diatur atau dikomandokan dari pemerintah pusat.

Begitu pula halnya dengan sumber produksi. Negara akan menguasainya demi mencapai kemakmuran rakyat. 

Oleh sebab itu, tak mengherankan jika seluruh kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian terpusat memang diatur atau dikomandokan oleh negara.

Baca juga: Ciri-ciri, Kekuatan, dan Kelemahan Sistem Ekonomi Komando

Jadi, mengapa pada sistem ekonomi terpusat, semua alat sumber produksi dimiliki negara?

Semua alat sumber produksi itu dimiliki negara karena untuk meraih kemakmuran rakyat, dan mencegah terjadinya diskriminasi atau ketimpangan kelas sosial.