PHRI Banyuwangi Minta PPKM Tak Diperpanjang, Khawatir PHK Besar-besaran

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyuwangi dikabarkan resah lantaran adanya wacana perpanjangan kebijakan PPKM Darurat.

Ketua PHRI Banyuwangi Zaenal Muttaqin mengatakan, perpanjangan PKKM Darurat akan memperburuk kondisi dunia usaha, khususnya di bidang pariwisata.

"Sangat tidak setuju, karena dengan memperpanjang PPKM akan memperburuk kondisi, sekarang saja yang berlangsung kami ini serasa hidup enggan mati enggak mau," katanya saat dihubungi, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: PHRI Banyuwangi: Kita Belum Vaksinasi Covid-19

Jika PPKM diperpanjang, dikhawatirkan akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor hotel dan restoran. Selain itu, dikhawatirkan juga akan adanya karyawan dari dua sektor tersebut yang dirumahkan. 

Sebab saat ini, okupansi hotel di Banyuwangi sudah jauh menurun dengan persentasi 10 persen dari kamar yang tersedia.

Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan

Artikel Kompas.id

Selain itu, hampir 100 persen event yang harusnya digelar bulan ini di sejumlah hotel di Banyuwangi juga dibatalkan dan ditunda.

"Apa solusi untuk kita, bagi pengusaha. Kita menghidupi banyak karyawan. Dari mana kita mau membayar," kata dia.

Ia sejatinya setuju dengan maksud pemerintah menekan penyebaran Covid-19. Namun seharusnya ada sedikit kelonggaran bagi dunia usaha.

Misalnya penerapan protokol kesehatan ketat saat ada event dan di tempat pariwisata, seperti pada PPKM sebelumnya.

Baca juga: PHRI Banyuwangi Harap Ada Tamu dari Daerah Sekitar saat Libur Mudik

Pemerintah telah menyiapkan skenario PPKM Darurat hingga enam minggu ke depan.

Hal tersebut diketahui berdasarkan bahan paparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Senin (12/6/2021).

Dalam paparan tersebut disebutkan, PPKM darurat diperpanjang hingga enam minggu karena risiko pandemi Covid-19 masih tinggi, khususnya varian baru (Delta).

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat menurun.