KOMPAS.com - Proses pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara disebutkan segera dimulai.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (14/3/2022) mengunjungi kawasan Titik Nol Kilometer IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Di lokasi tersebut, telah dilakukan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara yang dikerahkan oleh 34 gubernur se-Indonesia kepada Presiden untuk kemudian disatukan di dalam sebuah gentong.
Alasan penunjukan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru selain posisinya berada di paling tengah, juga karena faktor ketersediaan lahan hingga minimnya risiko bencana.
Baca juga: Jadi Tahanan KPK, Berikut Profil dan Harta Kekayaan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud
Lantas benarkah Kalimantan Timur minim risiko bencana?
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat merilis potensi-potensi kebencanaan di lokasi calon ibu kota negara baru yang sudah direncanakan oleh Pemerintah, yakni Kalimantan Timur.
Meski relatif aman dari potensi gempa besar hingga ancaman gelombang tsunami, namun provinsi beribu kota Samarinda ini menyimpan potensi bencana yang lain.
Berdasarkan data yang dipaparkan BNPB, Kalimantan Timur disebut memiliki risiko rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu daerah aliran sungai (DAS).
Baca juga: Tentang Ibu Kota Baru, Mengapa Harus Pindah?
Risiko banjir di daerah aliran sungai
Plh Kapusdatin BNPB Agus Wibowo menjelaskan, risiko rawan banjir di DAS tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Samarinda.
Selain itu, Kaltim juga memiliki potensi deforestasi atau penggundulan hutan yang cukup tinggi.
Sehingga lahan hijau yang semula masih banyak ditemui di sana perlahan berkurang dalam jumlah yang signifikan.
Baca juga: Dipindah, Ini 5 Keunggulan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru
Gundulnya hutan ini bukan tidak mungkin menjadi salah satu penyebab banjir yang banyak terjadi di Kaltim.
Masih dari masalah hutan, lahan hutan Kalimantan Timur masih banyak terjadi kasus pembakaran hutan sehingga menyebabkan asap yang membuat wilayahnya terisolasi.
Terakhir, potensi bencana yang dimiliki oleh Kalimantan Timur adalah adanya pencemaran minyak di wilayah perairan lautnya.
Baca juga: Dibangun Sejak November 2016, Tol Balikpapan-Samarinda Siap Diresmikan
Salah satu penyebabnya, karena wilayah perairan Kalimantan Timur banyak menjadi jalur pelayaran antar pulau, baik ke Sulawesi, maupun ke Jawa.
Namun, di luar potensi bencana yang dimiliki, Kalimantan Timur memiliki keunggulan di bidang aksesibilitas.
Provinsi yang beberapa wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki 2 bandar udara di Balikpapan dan Samarinda.
Ada juga akses jalan tol Balikpapan dan Samarinda, juga Pelabuhan Semayang di Balikpapan.
Baca juga: Menteri ATR Sebut Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Alasan Penajam Paser Utara dipilih jadi lokasi ibu kota negara
Diberitakan Kompas.com (15/3/2022), Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi dibangunnya ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Menurut Jokowi, lokasi tersebut berada di titik paling tengah jika ditarik dari Barat, Timur, Utara, dan Selatan wilayah Indonesia.
"Diputuskan di Kalimantan timur di Penajam Paser Utara karena memang ini titik paling tengah kalau kita ambil dari Barat, Timur, Utara, Selatan, Tengah ya di sini," ujar Jokowi dalam sesi tanya jawab dari lokasi IKN Nusantara yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (15/3/2022).
Jokowi melanjutkan, pemilihan lokasi IKN ini bermula pada 2014 saat dirinya meminta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk kembali melakukan kajian mengenai pemindahan ibu kota.
Baca juga: Saat Presiden Jokowi Minta Masyarakat Bekerja hingga Belajar dari Rumah...
Saat itu tercatat sejumlah pilihan lokasi yang kemudian dikerucutkan menjadi tiga titik.
Saat akhirnya dipilih Penajam Paser Utara, Jokowi mengatakan, ada pertimbangan ketersediaan lahan yang menjadi latar belakangnya.
"Tetapi, yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17.000 pulau yang 56 persennya (penduduknya) ada di Jawa, padahal kita punya 17.000 pulau," kata dia.
Jokowi menambahkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Nusantara merupakan pekerjaan raksasa sehingga membutuhkan waktu panjang, antara 15-20 tahun baru bisa selesai.
Namun, dengan sudah ditunjuknya Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN, Jokowi yakin akan lebih mudah memetakan realisasinya.
Baca juga: Beredar Kabar Uang JHT Dipakai Pemerintah untuk Proyek Kereta Cepat dan Ibu Kota Baru, Benarkah?