BEBERAPA bulan yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu SMI) melontarkan ide bahwa seharusnya membayar pajak semudah membeli pulsa.
Suatu keinginan yang wajar dari seorang Menteri Keuangan yang mungkin selama ini pernah mendengar rumitnya Wajib Pajak dalam membayar pajak.
Namun di balik keinginan tersebut ternyata ada kejadian menarik. Ide tersebut tidak keluar begitu saja.
Pada suatu akhir pekan, Menkeu SMI tengah berkumpul dan makan bersama suami dan anak-anaknya di sebuah restoran di Jakarta. Di tengah acara, suami Menkeu SMI, Bapak Tony Sumartono, tiba-tiba kehabisan pulsa ponselnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Punya Potensi Besar Dalam Perekonomian Syariah
Lalu beliau meminta anaknya untuk membelikan pulsa. Dalam hitungan kurang dari satu menit, pulsa sang suami telah telah terisi kembali. Pembelian pulsa dilakukan melalui fasilitas mobile banking yang dimiliki anaknya.
Melihat betapa cepatnya proses pembelian pulsa, Menkeu SMI merasa takjub dan langsung terpikir alangkah bagusnya bila proses membayar pajak juga bisa cepat dan mudah seperti itu.
Beliau masih membayangkan bahwa sang anak akan pergi ke counter penjualan pulsa dan mendapatkan kode nomor transaksi yang lalu akan dimasukkan ke ponsel suaminya.
Pada hari Senin berikutnya, keinginan tersebut diungkapkan oleh Menkeu SMI saat rapat pimpinan di Kementerian Keuangan.
Saya ingin membayar pajak dapat semudah pulsa, begitu ungkapnya di rapat yang dihadiri seluruh jajaran pejabat eselon satu Kemenkeu. Keinginan yang terinspirasi dari kejadian sederhana itu terus digaungkannya dalam beberapa kesempatan.
Baca juga: Sri Mulyani Luncurkan Modul Penerimaan Negara, Bisa Layani 1.000 Transaksi Per Detik
Hal ini diungkapkan Menkeu SMI hari Jumat 23 Agustus 2019 yang lalu saat peresmian Modul Penerimaan Negara Generasi Tiga (MPN G3). Sambil berkelakar beliau berkata kok bisa suami Menteri Keuangan sampai kehabisan pulsa, seperti istilah Mama minta pulsa, tapi kali ini Ayah minta pulsa.
MPN G3 adalah sistem informasi penerimaan negara untuk setoran pajak dan non pajak yang dikelola Ditjen Perbendaharaan. Dengan diluncurkannya MPN G3, keinginan Menkeu SMI untuk dapat membayar pajak semudah membeli pulsa dapat diwujudkan.
Peluncuran MPN G3 yang diresmikan oleh Menkeu SMI itu memang dapat menjawab apa yang diinginkannya. Transaksi pembayaran pajak yang dalam tahun 2018 berjumlah 95,1 juta transaksi itu telah ditingkatkan kemampuannya.
Melalui MPN G3, penyetoran penerimaan negara dapat melayani 1.000 transaksi per detik. Kenaikan yang sangat tinggi setelah sebelumnya hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2.
Selain itu, penyetoran penerimaan negara melalui MPN G3 juga dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account dan kartu kredit yang dilakukan oleh agen penerimaan negara yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya.
Pembayaran pajak juga sekarang dapat dilakukan melalui tiga pelaku bisnis fintech dan ecommerce yaitu Bukalapak, Tokopedia dan Finnet Indonesia.
Dalam peresmian yang mengangkat tema, "APBN Bisa Digital", Menteri Keuangan menyampaikan, kebutuhan akan teknologi digital dalam pengelolaan APBN itu menjadi sesuatu yg sangat nyata.
Semua transaksi bisa dilakukan di berbagai tempat melalui berbagai kanal sebagai alat pembayaran. Dan itu akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak.
Keunggulan lain dari MPN G3 adalah setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran.
Ini jauh lebih mudah bila dibandingkan penyetor harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda.
Selain MPN G3, Menkeu SMI juga meresmikan sejumlah inovasi digital lainnya, yaitu integrasi penyetoran pajak atas belanja daerah, rekening virtual untuk bendahara pengeluaran, serta pembayaran digital dan marketplace untuk belanja uang persediaan.
Sampai dengan 15 Agustus 2019, MPN telah memproses setoran penerimaan negara sebanyak 58,3 juta transaksi pada sebanyak 83 bank/pos persepsi mitra MPN.
Inovasi ini diharapkan semakin mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak dan juga penyetor penerimaan negara bukan pajak.
Arah dari pengembangan teknologi di Kementerian Keuangan adalah menuju APBN yang berbasis digital.
Selain kemudahan kepada masyarakat, pelayanan berbasis digital juga akan menciptakan efisiensi biaya dan waktu baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Sehingga sumber daya yabg ada dapat digunakan untuk kepentingan lain yang lebih efektif.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.